Breaking News:

Berita Bangka Barat

Kejaksaan Terapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok, Kejari Bangka Barat Ingin Budayakan Hidup Sehat

Kegiatan operasi yustisi terhadap penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berhasil menjaring 10 oknum PNS dan PHL yang merokok

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: khamelia
(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).
Sidang pelanggar Perda KTR, di ruangan OR II Pemkab Bangka Barat, Rabu (27/10/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kegiatan operasi yustisi terhadap penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berhasil menjaring 10 oknum PNS dan PHL yang kedapatan merokok di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat.

Operasi yustisi tersebut dilakukan tim gabungan diantaranya Sat Pol PP hingga Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat yang diwakili oleh Kepala Seksi Intelijen Mario Nicolas, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Jan Maswan Sinurat, serta Kasubsi Intelijen Syaran Jafizhan.

Menanggapi hal tersebut Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne mengungkapkan kegiatan operasi yustisi dilakukan, berdasarkan Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang KTR.

"Kegiatan operasi yustisi gabungan tersebut dilakukan secara mendadak ke Kantor Pemkab Bangka Barat, setelah dilakukan operasi mendadak tersebut adanya ASN dan PHL yang sedang merokok di KTR," ujar Helena Octavianne, Rabu (27/10/2021).

Diketahui terdapat sembilan orang yang langsung mengikuti sidang di ruang OR II Pemkab Bangka Barat, sedangkan satu orang PHL tidak dapat mengikuti jalannya proses persidangan dikarenakan tidak hadir.

"Selanjutnya dikenakan denda sebesar Rp 50 ribu dan biaya perkara sebesar Rp 5 ribu per orang. Kegiatan operasi yustisi gabungan tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan, sejak diterbitkan pada tahun 2016 yang lalu," tuturnya.

Sebelumnya serangkaian sosialisasi mengenai Perda tersebut telah sering dilaksanakan, namun penegakan hukum terhadap peraturan daerah tersebut baru kali ini dilaksanakan.

"Asas ditetapkannya Perda ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia, dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-setinggi melalui pengendalian terhadap bahaya rokok. Lalu untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula," jelasnya.

"Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih, melindungi penduduk usia produktif dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok," tambahnya.

Helena mengungkapkan dengan penerapan Perda, akan memberikan citra baik dari masyarakat terkait kedisiplinan para pegawai di lingkungan Pemkab Bangka Barat.

"Meningkatkan citra atau pandangan yang baik dari masyarakat umum, terhadap daerah dan pemerintahnya dengan meningkatnya ketertiban dan kepatuhan pada peraturan. Dari aspek lingkungan, penerapan KTR akan berdampak pada meningkatnya kualitas udara terutama kualitas udara dalam ruangan," ucapnya.

Sementara itu Helena berharap masyarakat juga dapat berperan aktif, dalam memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat serta bebas dari asap rokok.

"Dengan dilaksanakannya penegakan hukum terhadap Perda tersebut dapat menjadi tambahan pemasukan bagi kas daerah, terutama pada masa pandemi covid-19 saat ini sehingga dapat mendukung program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," katanya. (Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy).

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved