Breaking News:

Berita Bangka Barat

Kejaksaan Dukung Kebudayaan, Kejari Bangka Barat Ingin Lembaga Adat Bersinergi dengan Pemerintah

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat mengikuti ritual pengukuhan dewan perwakilan daerah Lembaga Tinggi Masyarakat Adat.

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: nurhayati
Ist/Kejari Bangka barat
Kejari Bangka Barat mengikuti Lemtari Kabupaten Bangka Barat, di Gedung Majapahit Unit Metalurgi Muntok Kabupaten Bangka Barat. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA --   Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat mengikuti ritual pengukuhan dewan perwakilan daerah Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (Lemtari) Kabupaten Bangka Barat di Gedung Majapahit Unit Metalurgi Muntok Kabupaten Bangka Barat.

Kegiatan ini dilakukan untuk melestarikan budaya melalui program Jaksa Peduli Pariwisata dan Kebudayaan,

Hadir Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Bangka Barat Agung Trisa Putra Fadilah Burdan, mewakili Kajari Bangka Barat Helena Octavianne.

Helena mengatakan adanya suatu lembaga adat dalam suatu pemerintahan, di desa dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Lembaga adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat, sebagai wadah organisasi permusyawaratan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Lalu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada, dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat istiadat," jelas Helena Octavianne, Minggu (31/10/2021).

Dalam lembaga adat terdapat lembaga musyawarah adat yaitu lembaga musyawarah kekerabatan, lembaga musyawarah ketetanggaan, dan lembaga musyawarah keorganisasian.

"Lembaga adat desa memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan desa agar tercapainya visi misi. Serta berkembangnya suatu desa yang berkaitan, dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 95 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa," jelasnya.

Lembaga adat desa merupakan suatu lembaga yang tetap melestarikan adat istiadat dan hukum adat, yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi tatanan asli desa.

"Pasal 3 Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan, mengenai tugas Lembaga adat yaitu menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah. Serta menyelesaikan perseleisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat, memberdayakan dan melestarikan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat positif dalam upaya memperkaya budaya daerah," ungkap Helena.

Kejari Bangka Barat mengikuti Lemtari Kabupaten Bangka Barat, di Gedung Majapahit Unit Metalurgi Muntok Kabupaten Bangka Barat.
Kejari Bangka Barat mengikuti Lemtari Kabupaten Bangka Barat, di Gedung Majapahit Unit Metalurgi Muntok Kabupaten Bangka Barat. (Ist/Kejari Bangka barat)

Dengan adanya lembaga adat Helena mengungkapkan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membantu menyelesaikan konflik masyarakat, melakukan pengawasan terhadap desa.

"Sebagai tempat mediasi masyarakat desa dengan memberdayakan pemuda, sehingga adat istiadat yang sudah ada di Kabupaten Bangka Barat dapat terus dijaga dan dilestarikan,"  kata Helena.

Selain itu tujuan pengukuhan Lemtari Kabupaten Bangka Barat yakni untuk mengangkat kembali adat istiadat khususnya di Bumi Sejiran Setason.

Ia berharap agar lembaga adat, dapat turut serta bersinergi dengan instansi terkait dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah.

"Seperti pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam memelihara adat istiadat setempat. Sehingga dapat melestarikan kebudayaan dan adat istiadat, menjaga dan menanamkan budi pekerti yang baik kepada masyarakat, serta menjaga kedamaian dan kesejahteraan masyarakat," kata Helena.

(Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved