Breaking News:

Berita Bangka Barat

150 Personel Dikerahkan Tertibkan Teluk Kelabat, Kejari Babar Ingin Masyarakat Terhindar Konflik  

Sebanyak 150 personel dari tim gabungan menggelar penertiban tambang timah inkonvensional, di perairan Teluk Kelabat Dalam, Desa Bakit

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: Fery Laskari
(Bangkapos.com/Dok)
Kepala Kejari Bangka Barat, Helena Octavianne. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sebanyak 150 personel dari tim gabungan menggelar penertiban tambang timah inkonvensional, di Perairan Teluk Kelabat Dalam, Desa Bakit, Kecamatan Pariitiga, Kabupaten Bangka Barat. 

Tim gabungan tersebut diantaranya dari Polda Bangka Belitung, Korem 045/Gaya, Kejati, Kejari Bangka, TNI AL, TNI AD, Polres Bangka, Polres Bangka Barat, dan Kejari Bangka Barat. 

Hadir Plh Kepala Seksi Intelijen Kejari Bangka Barat (Babar), Agung Trisa Putra Fadilah Burdan, saat mengikuti penertiban berdasarkan surat perintah pengamanan dari Kapolda Kepulauan Bangka Belitung nomor: Sprin/2381/XI/PAM.1.6/2021 tanggal 01 November 2021.

Kegiatan penertiban tersebut juga dilakukan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi lanjutan bersama Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentang pembahasan permasalahan tambang timah ilegal di Perairan Laut Bakit. 

Dalam penertiban tersebut lima unit kapal dari Polairud Polda Bangka Belitung akan dikerahkan, untuk melakukan patroli selama tujuh hari. Hal ini dilakukan, untuk memastikan tidak adanya TI yang beroperasi 

Selain itu disaat yang bersamaan, rencananya diketahui PT Timah akan mengoperasikan sembilan Kapal Isap Produksi (KIP). Namun yang beroperasi pada baru lima unit KIP, sedangkan empat KIP lainnya akan beroperasi pada besok hari. 

Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne mengatakan maraknya aktifitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat, dikarenakan harga timah dunia yang meningkat. 

"Lalu juga ditambah lagi dengan situasi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan sektor usaha lain terpuruk, sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain melakukan penambangan timah secara ilegal," ujar Helena Octavianne, Selasa (02/11/2021). 

Terkait aktivitas penambangan tersebut sudah diatur dalam Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040. 

Sesuai Perda tersebut wilayah Perairan Laut Bakit Teluk Kelabat Dalam, masuk ke dalam sub zona budi daya laut dan merupakan kawasan zero tambang. 

"Namun di dalam Perda tersebut juga dijelaskan mengenai ketentuan peralihan yang menyebutkan, apabila telah ada terlebih dahulu peraturan atau ketentuan yang dibuat sebelum dibuatnya Perda tersebut yang masih berlaku. Serta dinyatakan belum dicabut termasuk dengan Izin Usaha Produksi (IUP) yang masih berlaku, hingga tahun 2025 mendatang sesuai dengan asas non retroaktif. Maka hal tersebut dapat dikecualikan dengan kata lain bahwa pihak PT Timah masih memiliki, dasar hukum yang sah dan berhak untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya. 

Sedangkan untuk para penambang ilegal Helena menegaskan tetap dilarang untuk melakukan operasi penambangan, di kawasan tersebut dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Helena berharap adanya kerja sama dari aparat penegak hukum lainnya dalam mensosialisasikan aturan-aturan hukum, termasuk mengenai peraturan daerah tentang RZWP3K.

"Ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami status wilayah mereka, masuk zona apa terutama terkait permasalahan tambang timah. Dengan harapan agar tidak ada lagi konflik-konflik yang terjadi, demi terciptanya kondusifitas bagi masyarakat di sekitar Perairan Laut Bakit. Terutama permasalahan tambang timah ilegal yang saat ini, semakin marak terjadi terutama pada masa pandemi covid-19 saat ini," ucapnya. (Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)

 
 

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved