Breaking News:

Berita Bangka Barat

RDP Teluk Kelabat Dalam, Kejari Bangka Barat Sebut Harus Sesuai Hukum

Jaksa Fungsional Rina Akhad Riyanti dan Kasubsi Intelijen Syaran Jafizhan, mewakili Kejaksaan Negeri Kejari Bangka Barat (Babar) mengikuti kegiatan Ra

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: Fery Laskari
istimewa
Kejari Bangka Barat saat mengikuti RDP DPRD Bangka Barat terkait Kelabat Dalam. (Ist/Kejari Bangka Barat) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Jaksa Fungsional Rina Akhad Riyanti dan Kasubsi Intelijen Syaran Jafizhan, mewakili Kejaksaan Negeri Kejari Bangka Barat (Babar) mengikuti kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertempat di Gedung Mahligai Betason DPRD Kabupaten Bangka Barat.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (1/11/2021) ini digelar sehubungan dengan adanya surat dari Ketua Forum Nelayan dan Pencinta Teluk Kelabat Dalam, terkait dengan rencana beroperasinya Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT Timah.

Kajari Bangka Barat Helena Octavianne, mengungkapkan terkait aktivitas penambangan, di perairan Teluk Kelabat Dalam sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.

Sesuai peraturan daerah tersebut, wilayah perairan Teluk Kelabat Dalam masuk dalam empat sub zona, yaitu sub zona daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, sub zona yakni sub zona pertambangan mineral, sub zona budi daya laut, dan sub zona pelagis.

"Di dalam Perda tersebut juga dijelaskan mengenai ketentuan peralihan yang menyebutkan, apabila telah ada terlebih dahulu peraturan atau ketentuan yang dibuat sebelum dibuatnya peraturan daerah tersebut yang masih berlaku dan dinyatakan belum dicabut. Termasuk dengan Izin Usaha Produksi (IUP) yang masih berlaku hingga tahun 2025 mendatang, sesuai dengan asas non retroaktif,"  ujar Helena, Selasa (2/11/2021).

Berdasarkan hal tersebut dapat dikecualikan dengan kata lain pihak PT Timah, masih memiliki dasar hukum yang sah dan berhak untuk melakukan kegiatan penambangan.

"Namun sosialisasi terkait rencana kegiatan penambangan tersebut juga sebaiknya harus dilaksanakan, bukan hanya kepada masyarakat Desa Bakit tetapi juga kepada beberapa masyarakat lainnya yang berada di sekitar Laut Bakit dan Teluk Kelabat Dalam. Ini karena akan merasakan dampak secara langsung, akibat dari kegiatan penambangan tersebut," jelasnya.

Sementara itu Helena mengatakan PT. Timah merupakan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan, sekaligus perpanjangan tangan dari pemerintah untuk dapat memanfaatkan potensi yang ada.

"Terutama di Laut Bakit dan Teluk Kelabat Dalam seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Sehingga potensi kekayaan alam tersebut sudah seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan agar dapat meningkatkan perekonomian. Khususnya bagi masyarakat Desa Bakit dan sekitarnya, dan dapat mendukung program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi nasional (PEN)," ucapnya. (Bangkapos.com/rRlis/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved