Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Upah Minimum 2022 Bakal Naik, Ketua SPSI Babel Berikan Bocoran Kenaikan Hanya Tiga Persen

Jelang pengumuman besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan paling lambat 21 November 2021

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
tribunnews.com
Ilustrasi UMP 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Jelang pengumuman besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan paling lambat 21 November 2021.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh lndonesia (SPSI) Provinsi Bangka Belitung, Darusman, mengatakan bakal terjadi kenaikan UMP berkisar tiga persen.

"Ada naik, cuma tidak signifikan, terakhir kita dapat informasi dari dewan pengupahan yang kita utus, itu angka tiga persen kisaran seperti itu, begitu gambarannya. Dengan formula yang baru sudah jelas kenaikan tidak akan signifikan seperti tahun sebelumnya," jelas Darusman kepada Bangkapos.com, Kamis (4/11/2021).

Baca juga: Viral Status Wawako Pangkalpinang Ngaku Tak Dianggap, Wali Kota Sebut Wawako Sedang Galau Saja

Baca juga: Kecelakaan Maut, Truk Boks Tabrak Truk Antre BBM di Pinggir Jalan, Sopir dan Kernet Luka Berat

Darusman, mengatakan penghitungan rumus pengupahan dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Mencabut aturan sebelumnya, yakni PP nomor 78 tahun 2015. PP ini menjadi salah satu dari turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

"Upah untuk 2022 nanti tidak sebagaimana kenaikan terdahulu, tahun sebelum pandemi kita masih menggunakan PP 78, tetapi tahun ini menggunakan rumusan dari PP 36. Pergerakannya dimungkinkan masih fluktuatif, tetapi tidak akan melebihi dari 3 persen dilihat dari rumusan sekarang," lanjutnya.

Darusman, mengatakan kenaikan tiga persen tersebut apabila diestimasikan dengan UMP saat ini berkisar Rp 100.000.

"Tiga persen itu dari Rp 3,2 kurang lebih Rp 100 ribu. Kalau kita bicara real ini bukan kenaikan, tetapi pertumbuhan ekonomi artinya ekonomi kita yang bergerak. Bicara sesuai tidaknya, tidak akan pernah sesuai dan terkejar. Karena kenaikan upah itu saya mengartikan ada di internal perusahaan-perusahan bukan pemerintah," beber Darusman

Karena menurut Darusman, kenaikan upah atau gaji tidak dapat dinaikan langsung oleh pemerintah, tetapi pemerintah hanya membuat regulasi atau aturannya.

"Pemerintah tidak dapat sekonyong-konyong menaikan gaji orang, pemerintah hanya membuat regulasi yang berpedoman pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, saya mengartikan kenaikan upah itu ada dimasing-masing perusahaan," tegasnya.

Baca juga: Nekat Akhiri Hidup Sayat Nadi dan Leher, Pria asal Lampung Ini Bersimbah Darah, Ini Faktanya

Baca juga: Kaki Ketua DPRD Digigit Buaya di Bandar, Sekali Dicek, Tak Disangka Segini Banyaknya Buaya Bersarang

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved