Breaking News:

Berita Bangka Barat

Kejaksaan Cegah Sengketa Pertanahan, Kejari Bangka Barat Maksimalkan Peran JPN

Kejari Bangka Barat dengan BPN Bangka Barat sudah melakukan kerjasama untuk melakukan upaya pencegahan, agar tidak terjadinya sengketa pertanahan.

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: El Tjandring
(Ist/Kejari Bangka Barat)
Kejari Bangka Barat mengikuti sosialisasi pencegahan sengketa pertanahan di kantor BPN Kabupaten Bangka Barat. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Memiliki peranan strategis dalam hal penyelesaian permasalahan sengketa pertanahan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejari Bangka Barat menghadiri rapat sosialisasi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka Barat.

Jaksa Fungsional, Rina Akhad Riyanti dan Kasubsi Intelijen Syaran Jafizhan yang mewakili, Kajari Bangka Barat Helena Octavianne untuk mengikuti rapat dengan sosialisasi pencegahan kasus pertanahan.

Sebelumnya Kejari Bangka Barat dengan BPN Bangka Barat sudah melakukan kerjasama untuk melakukan upaya pencegahan, agar tidak terjadinya sengketa pertanahan dengan cara mengadakan penyuluhan hukum dan sosialisasi.

Selain itu juga memberikan pendampingan dan bantuan hukum, dalam hal apabila terjadi sengketa pertanahan baik secara litigasi maupun non litigasi.

Helena mengatakan permasalahan sengketa pertanahan masih menjadi permasalahan yang krusial, namun khusus di Kabupaten Bangka Barat permasalahan sengketa pertanahan yang terjadi meliputi batas atau letak bidang tanah dan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah.

"Upaya pencegahan permasalahan sengketa pertanahan tersebut, dapat dilakukan melalui reforma agraria. Reforma Agraria merupakan salah satu program unggulan Presiden RI yang dilakukan, dengan strategi membangun Indonesia dari pinggiran yang dimulai dari daerah dan desa," ujar Helena Octavianne, Jumat (5/11/2021).

Hal ini sebagai upaya untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Ini dilakukan untuk kepentingan rakyat kecil, sehingga menciptakan kemakmuran kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan UU Pokok Agraria Tahun 1960, terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan, menyelesaikan konflik agraria, dan mensejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan.

"Maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan reforma agraria yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria, mengurangi konflik dan sengketa pertanahan dan keagrariaan, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat," ungkapnya.

Helena mengatakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk di Kabupaten Bangka Barat, masalah pertanahan masih sangat krusial karena banyak tanah sudah dimiliki oleh sebagian oknum-oknum yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas kepemilikannya namun dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

"Yang menjadi permasalahan yaitu tanah tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik yang sebenarnya, jika dimanfaatkan dengan baik maka akan memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. Agar dapat digunakan untuk pembudidayaan perikanan, pertanian dan lain-lain sehingga dapat menambah kesejahteraan masyarakat," katanya.

Untuk mengatur dan mengantisipasi kemungkinan timbulnya konflik akibat sengketa tanah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Adapun pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 telah didukung, dengan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria lewat Keputusan Bupati Nomor 188.45/164/1.3.1.1/2020 tanggal 23 Maret 2020. Sedangkan upaya integrasi penataan aset melalui redistribusi tanah atau legalisasi aset, dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui program atau kegiatan serta anggarannya.

"Dengan kegiatan reforma agraria ini dapat memberikan output berupa success story yang merupakan, perwujudan nyata kehadiran pemerintah dalam pelaksanaan reformasi agraria. Ini demi terhindar dari adanya konflik agraria, serta terwujudnya kondusivitas di kalangan masyarakat. Selain itu juga dapat berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan juga penguatan ekonomi, untuk peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mendukung program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," ucapnya.

(Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved