Breaking News:

Berita Bangka Barat

Koordinasi Rencana Pelaksanaan Pilkades Serentak 2022, Kejari Bangka Barat Ingatkan Prokes

Pilkades Serentak dijadwalkan dilaksanakan pada 2020, namun tertunda akibat adanya pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat.

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: El Tjandring
(Ist/Kejari Bangka Barat)
Kejari Bangka Barat menerima kunjungan kerja APDESI Kabupaten Bangka Barat. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Koordinasi rencana pelaksanaan Pilkades Serentak pada tahun 2022 mendatang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat menerima kunjungan kerja dari DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bangka Barat.

Kajari Bangka Barat Helena Octavianne didampingi Plh Kepala Seksi Intelijen Agung Trisa Putra, menerima kunjungan Apdesi untuk berkoordinasi terkait rencana Pilkades Serentak yang akan diikuti oleh 55 desa dari total 60 desa yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Diketahui seharusnya Pilkades dijadwalkan dilaksanakan pada 2020, namun tertunda akibat adanya pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat.

PIlkades serentak awalnya akan dilaksanakan pada 22 desa tahun 2020 lalu, namun apabila ditunda sampai tahun 2022 mendatang maka akan ada 33 desa yang juga harus melaksanakan Pilkades.

Untuk mengefisienkan anggaran maka direncanakan untuk digelar secara serentak, dengan total 55 desa yang mengalami kekosongan kepemimpinan. Selain itu pelaksanaan Pilkades juga tertunda disebabkan, terkendala masa berlaku peraturan daerah yang mengatur Pilkades sudah sampai waktu atau kadaluwarsa.

"Peraturan daerah tersebut sudah empat tahun berlaku dari tahun 2016 sampai tahun 2020, sudah harus diperbaharui dan harus disusun ulang kembali. Untuk pelaksanaan Pilkades selanjutnya dikarenakan peraturan daerah tersebut, sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 saat ini," ujar Helena Octavianne, Jumat (05/11/2021).

Helena mengatakan pelaksanaan Pilkades harus segera dilaksanakan mengingat waktu yang terus berjalan, dan saat ini desa-desa masih dipimpin oleh Pejabat Kepala Desa menggantikan jabatan Kepala Desa untuk sementara waktu karena telah berakhir masa jabatannya.

"Dengan mempertimbangkan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan, maka Bupati dapat mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru," katanya.

Namun diketahui PNS yang diangkat sebagai pejabat Kepala Desa tersebut, dikatakan Helena paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Sementara itu dalam kunjungan kerja juga membahas terkait percepatan vaksinasi dari tingkat desa, untuk menyiapkan tempat atau posko bagi masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi.

"Dengan pemberian vaksin sehingga dapat meningkatkan Herd Imunity atau imunitas kekebalan tubuh, sehingga program vaksinasi tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat," ungkapnya.

Helena Octavianne berharap Pilkades serentak agar dapat segera dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dikarenakan diselenggarakan ditengah pandemi Covid-19.

"Dengan tujuan untuk melindungi diri kita sendiri, maupun orang lain demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Masyarakat dapat kembali beraktifitas secara normal dan lancar sehingga dapat meningkatkan kembali perokonomian masyarakat, serta mendukung program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," jelasnya.

(Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved