Breaking News:

Berita Bangka Barat

Kejaksaan Perhatikan Nilai Kemanusiaan dan Hukum, Kejari Babar Berhasil Melakukan Restoratif Justice

Terkait alasan upaya perdamaian dengan mempedomani Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: khamelia
(Ist/Kejari Bangka Barat).
Kejari Bangka Barat saat berhasil melakukan restoratif justice. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat melakukan ekspose perkara, terhadap tersangka AN yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan restorative justice kepada Jampidum Kejaksaan RI.

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Kajati Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya, Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne dengan didampingi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Jan Maswan Sinurat, dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Agung Trisa Putra Fadilah Burdan.

"Hasil dari ekspose perkara tersebut baik dari Kajati Kepulauan Bangka Belitung, maupun dari koordinator pada Jampidum mewakili Jampidum Kejaksaan RI menyetujui terhadap perkara tersebut patut dan layak untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif," ujar Helena Octavianne, Minggu (07/11/2021).

JPU selaku fasilitator terhadap perkara Tersangka AN yang disangka melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Telah melakukan upaya perdamaian dengan hasil yang dicapai, tersangka dan korban telah sepakat untuk berdamai dan tidak terdapat syarat untuk melakukan perdamaian tersebut," tuturnya.

Terkait alasan upaya perdamaian dengan mempedomani Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

"Dengan alasan dan pertimbangan tersangka dan korban telah melakukan perdamaian tanpa syarat, memohon untuk dilakukan keadilan restoratif. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan diancam tidak lebih dari lima tahun penjara, masyarakat merespon positif, dan tercapainya tujuan hukum kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum," jelasnya.

Helena mengatakan dengan telah disetujuinya penghentian penuntutan dalam perkara, Kejari Bangka Barat telah melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Hal ini yaitu dalam hal penghentian penuntutan perkara dengan mempedomani Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

"JPU selaku Fasilitator dalam upaya perdamaian telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tercapainya kesepakatan perdamaian antara pihak tersangka dan korban tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak manapun," ucapnya.

Sementara itu Helena mengungkapkan adanya itikad baik dari pihak tersangka yang bersedia dan bertanggungjawab, untuk membiayai perawatan dan pengobatan terhadap korban.

"JPU dalam menangani perkara memerlukan ketelitian dan kecermatan, agar dapat menentukan perkara apa saja yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dengan memperhatikan aspek-aspek atau nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Diharapkan agar kewenangan yang telah diberikan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai, disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," katanya. (Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy).

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved