Breaking News:

Berita Bangka Barat

Rakor Kejari dan Bawaslu Bangka Barat, Penuhi Hak dan Tingkatkan Partisipasi Perempuan Saat Pemilu

Meningkatkan partisipasi perempuan, Bawaslu Bangka Barat bersama Kejari Bangka Barat menggelar rapar koordinasi pendidikan politik kaum perempuan

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: khamelia
(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).
Rakor Kejari Bangka Barat bersama Bawaslu Bangka Barat di Aula Kantor Kejari Bangka Barat, Selasa (09/11/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Meningkatkan partisipasi perempuan, Bawaslu Bangka Barat bersama Kejari Bangka Barat menggelar rapar koordinasi pendidikan politik kaum perempuan dalam penyelesaian sengketa pemilu, menuju pemilu cerdas dan berintegritas tahun 2024, di Aula Kantor Kejari Bangka Barat. 

Sejumlah pembicara hadir seperti Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne, Kordiv Hukum, Humas dan Datin, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Dewi Rusmala hingga Ketua Pengadilan Negeri Muntok Erica Mardaleni. 

Dewi Rusmala mengatakan, kegiatan tersebut digelar dalam rangka meningkatkan pendidikan politik, kepada perempuan guna menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

"Kami inginnya bagaimana perempuan-perempuan yang ada di Bangka Belitung, khususnya Bangka Barat ini lebih memahami tentang politik itu sendiri. Kalau kita bicara Pemilu dan Pilkada, ini dua sistem demokrasi yang mungkin berbeda, karena aturan yang mengaturnya juga berbeda," ujar Dewi Rusmala, Selasa (09/11/2021). 

Selain itu diharapkan dengan partisipasi perempuan dari golongan menengah, ke bawah agar lebih memahami politik terutama money politik. 

"Hal ini sangat penting karena di tahun 2024, akan ada dua pesta demokrasi yang harus dihadapi. Ini tanggung jawab kita semua bagaimana nanti lebih mengenalkannya, kepada masyarakat khususnya perempuan," katanya. 

Diketahui di DPRD Kabupaten Bangka Barat, untuk perempuan hanya diwakili empat orang dari 25 kursi yang ada. 

"Nah bagaimana nanti di 2024 perempuan lebih percaya kepada calon perempuan tapi dengan satu syarat, calon perempuan yang kita pilih itu adalah benar-benar calon yang bisa mempertanggungjawabkan suara perempuan," ucapnya. 

Sementara itu Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne mengatakan Kejaksaan siap untuk mensosialisasikan pendidikan politik, kepada masyarakat termasuk kepada kaum perempuan.

"Dengan harapan agar pada pemilihan umum mendatang dapat meningkatnya angka partisipasi pemilih, terutama pemilih perempuan. Sehingga dapat terpenuhinya, hak-hak perempuan termasuk dalam partisipasi politik," tutur Helena Octavianne. 

Selain itu dengan adanya rakor, Helena berharap adanya kerjasama seluruh pihak untuk mensukseskan Pemilu dan Pilkada. 

"Adanya sinergitas dari pihak-pihak terkait terutama dengan Sentra Gakkumdu dan KPU, dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga terwujudnya nilai-nilai demokrasi," ungkapnya.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy). 

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved