Breaking News:

Berita Bangka Barat

Perusahaan Tunggak Pembayaran BPJS Kesehatan, Kejari Bangka Barat Siapkan JPN untuk Pendampingan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat melalui Jaksa Pengacara Negera (JPN) melakukan pendampingan terhadap BPJS Kesehatan saat melakukan penagihan

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: khamelia
(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).
Kajari Bangka Barat Helena Octavianne, (tengah) bersama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bangka Barat Anugrah Maha Putra, saat berada di Kantor Kejari Bangka Barat, Kamis (11/11/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat melalui Jaksa Pengacara Negera (JPN) melakukan pendampingan terhadap BPJS Kesehatan saat melakukan penagihan terhadap perusahaan yang menunggak pembayaran. 

Hal ini sebagai tindak lanjut dari keduanya dengan nomor 285/KTR/III-02/0921 dan nomor KEP-07/L.9.13/Gs/09/2021, tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. 

"Kita melakukan MOU dengan BPJS lalu kelanjutannya adalah SKK (Surat Kuasa Khusus), jadi SKK itu lah kuasa khusus kepada JPN untuk mewakili. Nanti sifatnya mendampingi, tetap BPJS kan kalau udah aparat penegak hukum sudah turun. Walaupun JPN jadi tentunya kita harap yang nunggak-nunggak itu segera bayar," ujar Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne, Kamis (11/11/2021). 

Helena mengungkapkan kerja sama tersebut dilakukan guna menghindari perusahaan, melakukan penunggakan yang dapat merugikan para pekerjanya sendiri. 

"Jadi mereka ada yang melakukan aktivitas, lalu mereka ada kecelakaan patah kaki. Dia sudah bayar BPJS tiap bulan dipotong dari gajinya, tapi ternyata pas mau diklaim gak aktif jadi ini sebenarnya bisa masuk tindak pidana," tuturnya. 

Hal ini pun membuat tak hanya dalam bentuk pendampingan, namun Kejari Bangka Barat pun bisa menindaklanjuti jika ada temuan terkait masalah yang dilakukan pihak perusahaan. 

"Ini masih baik dilakukan secara penagihan, tapi JPN tidak hanya pendampingan saja. Kalau ada masalah kita lihat larinya kemana tindak pidana umum atau pidana khusus, itulah bagusnya kejaksaan sebagai Dominus litis," ucapnya. 

Sementara itu Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bangka Barat, Anugrah Maha Putra mengatakan, kerja sama tersebut untuk mendukung implementasi program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat). 

"Kalau sudah melakukan penagihan ke perusahaan yang menunggak, jadi ini tindak lanjuti dari kepatuhan badan usaha sendiri. Jadi kalau perusahaan tidak patuh itu bukan berhadapan dengan BPJS, tapi dengan Kejari Bangka Barat sebagai JPN," kata Anugrah. 

Diketahui saat ini terdapat empat perusahaan yang mayoritas berada di Kecamatan Jebus yang masih melakukan penunggakan, dengan total dana sekitar Rp 90 juta. 

"Awalnya kami dulu turun bersama Disnaker untuk melakukan penagihan, jadi kalau belum ada pelunasan penagihan baru bersama JPN. Kami turun ada secara langsung bisa dua kali penagihan, selain itu juga secara tidak langsung kami follow up. Jadi kalau tidak ada reaksi, akan kita minta ke JPN," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy). 

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved