Breaking News:

Berita Bangka Barat

Helena Sebut Serapan Anggaran dan Penanganan Perkara Jadi Tolok Ukur Kinerja Kejari Bangka Barat

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat mengikuti kegiatan sosialisasi tolok ukur penilaian kinerja penanganan perkara tindak pidana khusus tahun 2021

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: khamelia
(Ist/Kejari Bangka Barat).
Kejari Bangka Barat melakukan sosialisasi, tolok ukur penilaian kinerja penanganan perkara tindak pidana khusus tahun 2021. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat mengikuti kegiatan sosialisasi tolok ukur penilaian kinerja penanganan perkara tindak pidana khusus tahun 2021, secara virtual melalui zoom meeting bertempat di Digital Center Kejari Bangka Barat.

Kegiatan diikuti langsung Kajari Bangka Barat Helena Octavianne, didampingi Kasubbagbin Desemanto, Doddy Darendra Praja, dan M. Syaran Jafizhan, selaku Jaksa Penuntut Umum  (JPU).

Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka sebagai pedoman penilaian dan untuk mengetahui capaian kinerja, dari masing-masing satuan kerja (Satker) di lingkungan Kejaksaan RI. Dalam acara tersebut juga pemberian reward kepada Satker dengan penilaian kinerja yang baik, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Tolok ukur penilaian kinerja penanganan perkara tindak pidana khusus tahun 2021 dilaksanakan, mulai 1 Januari 2021 hingga 15 November 2021 yang meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, penyelamatan keuangan negara, dan persentase penyerapan anggaran yang mana pada setiap tahapan tersebut terdapat poin yang akan dihitung secara keseluruhan.

"Sampai dengan saat ini telah melaksanakan setiap tahapan penanganan perkara, terutama pada perkara tindak pidana korupsi.

Dengan persentase penyerapan anggaran yang sudah mencapai 100% dari total anggaran, artinya seluruh kegiatan berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pada bidang pidana khusus tahun 2021 ini telah selesai dilaksanakan," ujar Helena Octavianne, Selasa (16/11/2021).

Dengan kata lain, Kejari Bangka Barat telah melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan baik sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja.

"Penyerapan anggaran merupakan salah satu poin dalam tolok ukur penilaian kinerja penanganan perkara tindak pidana khusus, karena anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis institusi," jelasnya.

Helena mengatakan pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Sementara itu dengan adanya kegiatan sosialisasi dapat berfungsi sebagai bahan monitoring dan evaluasi, dalam menilai kinerja masing-masing satker di lingkungan Kejaksaan RI terutama pada bidang tindak pidana khusus.

"Apabila nantinya akan mendapatkan penilaian yang baik maka harus terus dipertahankan, sedangkan bagi satker yang belum mendapatkan penilaian baik agar dapat memperbaiki dan terus meningkatkan kinerja tersebut.

Diharapkan dengan adanya penilaian kinerja tersebut juga sebagai penilaian dan faktor pendukung, bagi Kejari Bangka Barat untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ucapnya. (Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved