Breaking News:

Berita Bangka Barat

Ombudsman RI Bangka Belitung Dukung Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Bangka Barat

[BangkaposMailingList] CETAK (S2) Ombudsman RI Babel Dukung Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Internalisasi Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan standar pelayanan publik menuju Zona Integritas.

Dengan tujuan peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik khusus pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat agar dapat menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung Yozar menyampaikan beberapa materi tentang keterkaitan Ombudsman dan Pelayanan Publik, Laporan Masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung terkait substansi agraria, pembangunan zona integritas, penerapan standar pelayanan publik, dan Pengelolaan Pengaduan.

"Kami mendorong agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang optimal dan bebas dari maladministrasi, serta penting kesadaran penyelenggara pelayanan publik dalam mengelola harapan atau keluhan masyarakat terkait layanan," kata Yozar dalam rilisnya kepada Bangkapos.com, Rabu (24/11/2021).

Disamping itu melalui pencanangan Zona Integritas diharapkan penyelenggara pelayanan publik dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik serta membangun budaya anti korupsi dan budaya melayani.

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik dan mendukung rencana pencanangan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, diharapkan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat siap dan memiliki keyakinan untuk peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan publik dengan budaya anti korupsi dan budaya melayani.

"Perlu diperhatikan Ombudsman RI bukan sebagai lembaga negara yang memberikan sanksi, tetapi sebagai lembaga yang memberikan pengaruh (magistrature of influence) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik," ungkap Yozar.

(Bangkapos.com/Rilis/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved