Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Soal Nilai Royalti Pertambangan, Didit Sebut Ditentukan Oleh Pemerintah Pusat Bukan PT Timah

Munculnya keinginan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk mendapatkan royalti di atas 3 persen

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
Dok/PDIP Bangka Belitung
ketua DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Munculnya keinginan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk mendapatkan royalti di atas 3 persen di sektor pertambangan mendapat perhatian serius dari ketua DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya

Dikatakan Didit, ia sangat mengapresiasi niat yang luar biasa atas keinginan peningkatan royalti sektor pertambangan bagi Provinsi Bangka Belitung.

Baca juga: Gubernur Babel Raih Penghargaan Best Governor for Inclusive Economic Growth, People Of The Year 2021

Baca juga: Hanya 20 Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Bangka Belitung yang Dapat BSU, Ini Ketentuannya

Namun sebagai mantan ketua legislator provinsi, ia sangat memahami prosedur dan siapa yang berwenang untuk menaikkan persentase royalti tersebut. 

"Harus tahu dulu definisi royalti itu apa. Dalam persoalan ini royalti adalah iuran produksi pemegang usaha kuasa penambangan atas hasil dari ekplorasi maupun eksploitasi, dan royalti ini telah diatur didalam undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah, dan kemudian aturan ini diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan," ucap Didit, dalam rilis yang diterima, Bangkapos.com, Selasa, (23/11/2021). 

Dengan dasar peraturan pemerintah tersebut, jelas Didit, bahwa terkait royalti ini persentasenya memang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pemegang wewenang.

"Ketentuan untuk kenaikan persentase royalti ini jelas domainnya pemerintah pusat bukan pemegang usaha kuasa pertambangan di Bangka Belitung dalam hal ini PT Timah, jadi salah besar jika ada asumsi orang-orang tertentu yang menyebutkan kenaikan royalti itu domainnya PT Timah," tegas Didit. 

Ia menyampaikan, keinginan pemerintah provinsi untuk mewujudkan kenaikan royalti ini sudah bagus, namun sebaiknya butuh aksi yang cepat dan juga kebersamaan dalam menyampaikan niat ini ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkeu

Berdasarkan PP no 55 tahun 2005 tentang perimbangan, sudah sangat jelas pembagaian tarif royalti itu dikenakan untuk IUP produksi mineral utama di Indonesia seperti emas (3,75% dari harga jual/kg), Perak (3,25% dari harga jual/kg), Tembaga (4% dari harga jual/ton), bijih besi (3% dari harga jual/ton), timah (3% dari harga jual/ton), serta hasil olahan seperti nickel matte dan ferronickel (4% dari harga jual/ton).

"Saya menyarankan sebaiknya saudara gubernur, bupati, walikota dan ketua-ketua DPRD mengusulkan kembali keinginan kenaikan royati lebih dari 3 persen tersebut ke pemerintah pusat, namun tentu dengan kajian dan kekompakan dari legislatif maupun eksekutif," terangnya. 

Baca juga: Tiga Terdakwa Tipikor Konstruksi Ferrocemet Jalani Sidang Perdana,Seret Kepala Dinas Pertanian Babel

Baca juga: Jelang Pencairan BSU, Nasabah Baru Bank Mandiri Pangkalpinang Meningkat Signifikan

Dikatakan Didit, usulan peningkatan royalti ini sudah pernah disampaikan langsung oleh DPRD ke kemenkeu saat dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved