Breaking News:

Berita Sungailiat

35 Orang SDM Perencanaan OPD Ikuti Sosialisasi PUG dan PPRG, Komitmen Hadirkan Kesetaraan Gender  

Pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi pegawai pe

Penulis: Arya Bima Mahendra | Editor: Fery Laskari
istimewa
Pelaksanaan bimtek PUG dan PPRG tahun 2021 di Hotel Novilla Boutique and Resort, Kamis (25/11/2021). (Ist/Diskominfotik Bangka) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi pegawai perencanaan setiap OPD di Lingkungan Pemkab Bangka, Kamis (25/11/2021) di Hotel Novilla Boutique and Resort, Sungailiat.

Hal tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang mengedepankan kesetaraan gender.

Kegiatan yang diikuti 35 orang peserta tersebut merupakan SDM perencanaan setiap OPD. 

Selain itu, kegiatan itu juga melibatkan narasumber dari DP3ACSKB Provinsi Bangka Belitung, Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan DP2KBP3A Kabupaten Bangka.

Wakil Bupati Bangka, Syahbudin menjelaskan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan pengkajian yang mendalam. 

Hal tersebut berkaitan dengan seluruh kepentingan masyarakat sehingga tidak ada gender yang merasa didiskriminasi.

"Pengarustamaan ini agar tidak ada lagi hak hak kelompok minoritas yang tertinggal dalam perencanaan pembangunan. 

Sehingga pertemuan ini mempertemukan seluruh SDM bidang perencanaan untuk bekerja dalam memperhatikan hal tersebut," ujar Syahbudin.

Disampaikannya kesetaraan gender dapat diterapkan dari hal yang terendah di dalam OPD Pemkab Bangka. 

Bahkan tidak hanya kaum perempuan yang menjadi fokus kesetaraan melainkan kaum disabilitas juga turut menjadi perhatian khsusu bagi pemerintah daerah.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Tati Raeningsih menyampaikan hak hak peremuan kadang kala kerap terabaikan.

Sehingga dengan sosialisasi ini menjadikan momentum untuk penguatan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

"Secara data perempuan yang menduduki kursi pemerintahan lebih sedikit dibandingkan laki laki. 

Dengan ini diharapkan para perempuan dapat memiliki akses dalam pengarahan kebijakan pembangunan daerah," Tati. (Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved