Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Ruangannya Digeruduk Pol PP Wakil Ketua DPRD di Pangkalpinang Lapor Polisi, Efran : Kaget

Wakil Ketua DPRD Pangkalpinang  Rosdiansyah Rasyid mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pangkalpinang

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Rosdiansyah Rasyid saat mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pangkalpinang, Jumat (27/11/2021) siang. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil Ketua DPRD Pangkalpinang  Rosdiansyah Rasyid mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pangkalpinang, Jumat (27/11/2021) siang.

Mengenakan kemeja putih dengan kerah berwarna biru serta celana bahan berwarna hitam, Rosdiansyah Rasyid didampingi empat orang lainnya sekitar pukul 14.15 WIB tampak memasuki gedung SPKT Polres Pangkalpinang dan keluar sekitar pukul 15.00 WIB.

Rosdiansyah Rasyid mengatakan, kedatangannya ke Polres Pangkalpinang untuk melaporkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kota Pangkalpinang, Efran dan beberapa anggotanya karena akibat tindakan arogansi yang mereka lakukan pada, Jumat (26/11/2021) sekitar pukul 16.50 WIB.

Di mana puluhan anggota Satpol PP diduga menggeruduk ruangan kerjanya, saat dia tengah melakukan meminta kejelasan dari Efran terhadap dua oknum anggota pekerja harian lepas (PHL) yang diduga melakukan pungutan liar kepada masyarakat, beberapa hari lalu.

“Jadi kami (Sedang) mediasi tiba-tiba ada anggota Satpol PP yang lain geruduk kantor kami, lima sampai enam orang di depan ruangan saya. Karena saat itu saya sempat bersitegang, setelah itu anggota yang lain langsung naik,” kata Rosdiansyah Rasyid yang akrab disapa Dian kepada Bangkapos.com.

Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, duduk perkara perseteruan dirinya dengan Efran lantaran adanya dugaan pungli yang dilakukan dua oknum PHL Satpol PP kepada masyarakat pada Kamis (25/11/2021) malam.

Saat itu kata Dian, saat itu empat orang warga yang tengah duduk nongkrong di depan rumahnya didatangi oleh dua anggota Satpol PP tersebut dan ingin mengangkat sebuah mesin robin air yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan timah inkonvensional (TI) ilegal berada tak jauh dari lokasi dengan alasan razia.

Namun, saat ditanya masyarakat apakah keduanya memiliki surat tugas mereka tidak dapat menunjukkannya hingga berakhir dengan pungli.

“Surat tugas tugas juga tidak, ada akhirnya mereka lobby dan mereka meminta uang Rp100.000 kepada dua orang yang melaporkan karena merasa Pungli. Padahal saat itu tidak ada aktivitas kerja,” terang Dian.

Karena hal itulah, kemudian pada keesokan harinya dia memanggil dua oknum anggota tersebut didampingi Efran selaku Kepala Satpol PP untuk memastikan kejelasan tindakan pungli yang dilakukan oleh dua anggotanya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved