Breaking News:

Advertorial

Kolaborasi Pemda Kunci Penanganan Pemukiman Kumuh di Bangka Belitung

LOKAKARYA Penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh digelar tanggal 29-30 November 2021 ini dilaksanakan secara via zoom meeting, Senin(29/11)

Penulis: Iklan Bangkapos | Editor: nurhayati
Cici Nasya
Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Miarka Risdawati LOKAKARYA Penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh yang digelar tanggal 29-30 November 2021 ini dilaksanakan secara via zoom meeting, Senin (29/11/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Lokakarya Penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh yang digelar agar mendapatkan informasi dan pengambilan langkah-langkah pena­nganan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Bangka Belitung.

Kegiatan yang digelar tanggal 29-30 November 2021 ini dilaksanakan secara via zoom meeting, Senin (29/11/2021).

Lokakarya ini juga dalam upaya menyusun strategi bersama pencapaian pe­nanganan kumuh serta pembahasan agenda penting pada tahapan keberlanjutan dalam aspek kelembagaan, aspek pendanaan dan aspek infrastruktur.

Disamping itu sebagai upaya pencapaian target Sustainable Developement Goals (SDGs) pada tujuan enam yaitu memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua dan tujuan 11 yaitu membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Belitung Naziarto dalam sambutannya yang di­bacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bangka Belitung Yanuar mengatakan, bahwa perumahan dan permukiman layak merupakan suatu kebutuhan dasar.

Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak.

“Komitmen kebutuhan dasar tersebut juga sejalan dengan agenda global tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 Sustainable Developement Goals (SDGs),” ujarnya.
Dia menyebutkan untuk menciptakan hal ini perlu kolaborasi bagi pemangku kepentingan dan penyelenggara.

“Program Kotaku, mendorong untuk pembangunan institusi masyarakat yang representatif, memperkuat sosial dan solidaritas. Dalam upaya penanganan kumuh tahun 2021, pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan terkait penangan kumuh dan pemulihan ekonomi sosial akibat dampak pandemi sehingga perlu ditindaklanjuti,” katanya.

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung harus segera menyusun strategi penanganan kumuh dengan program padat karya yang ada di Kotaku dan membangun kolaborasi pemda provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta maupun kelompok peduli lainnya.

“Perlu duduk bersama untuk menyusun strategi pe­nanganan kumuh, membahas beberapa hal keberlanjutan. Perlu kita bahas juga terkait perda kumuh atau SK kumuh bahkan monitoring, digunakan untuk dasar penanganan kumuh,” jelasnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved