Breaking News:

Berita Pangkalpinang

20.000 Ha Kawasan Hutan di Bangka Belitung Rusak, Penyebab Utama Aktivitas Tambang Timah Ilegal

Kerusakan hutan di Provinsi Bangka Belitung masih didominasi oleh aktivitas pertambangan timah secara ilegal. 

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Riki Pratama
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, Marwan. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kerusakan hutan di Provinsi Bangka Belitung masih didominasi oleh aktivitas pertambangan timah secara ilegal. 

Akibatnya, banyak kawasan hutan rusak berdampak pada ekosistem dan satwa liar yang hidup di dalamnya menjadi terganggu.

Diketahui luas kawasan hutan di Bangka Belitung yaitu 665.000 hektar (Ha) lahan hutan yang rusak atau kritis mencapai 20.000 hektar.

Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, Marwan, kepada Bangkapos.com, Kamis (2/12/2021) di tempat kerjanya.

"20.000 hektar kerusakan hutan, dari kawasan hutan yang berjumlah 665.000 hektar. Terjadi kerusakan dan menjadi lahan kritis berdasarkan keputusan menteri kehutanan tahun 2018 dan sampai sekarang belum ada perubahan data," ungkap Marwan.

Baca juga: 22 Pengendara Dirazia Polres Bangka Selatan, Periksa Kelengkapan Kendaraan dan Sertifikat Vaksinasi

Baca juga: Ibu-Ibu Serbu Pasar Murah di Tuatunu, Ini Jadwal dan Lokasinya

Dia mengatakan penyebab banyaknya kerusakan kawasan hutan tidak lain karena tambang ilegal yang marak terjadi di Bangka Belitung.

"Yang jelas penyebabnya itu sekarang ini maraknya pertambangan ilegal membuat pahan kritis dan berlobang-lobang. Ditambah naiknya harga timah dan masyarakat ingin mendapat ekonomi dari situ, sehingga korbanya kawasan hutan," jelasnya. 

Selain persoalan tambang ilegal, kata Marwan, faktor lainnya kerusakan lahan, karena perubahan fungsi lahan kawasan hutan yang dijadikan kebun oleh masyarakat.

"Ada juga perubahan fungsi menjadi kebun masyarakat, tetapi dia tidak bikin menjadi rusak cuman legalisanya saja perlu di payungi. Jadi untuk masyarakat boleh saja berkebun di kawasan hutan. Tetapi harus di urus izinya. Karena kadang-kadang membangun kebun tanpa ada perizinan," katanya.

Menurut Marwan, untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan yang kritis sejumlah program telah dilakukan pemerintah, seperti menanam kembali pohon di kawasan hutan kritis.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved