Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung Lakukan Monev Terhadap Kelurahan Sadar Hukum

kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan monitoring

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: nurhayati
ist/kemenkumham babel
Kepala Bidang Hukum Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung, Eko Saputro saat melakukan Monev di Kelurahan Gabek, Kamis (2/12/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap kelurahan sadar hukum.

Kegiatan monev tersebut dilakukan di Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Kamis (2/12/2021).

Kepala Bidang Hukum Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung, Eko Saputro mengatakan, desa/kelurahan sadar hukum telah diatur dalam surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang perubahan kriteria penilaian Desa/kelurahan Sadar Hukum.

“Desa/kelurahan sadar hukum diberikan kepada desa/kelurahan sesuai dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang didasarkan,” kata Eko.

Eko Saputro menjelaskan, tingkat kesadaran hukum masyarakat didasarkan pada empat dimensi. Empat dimensi ini yaitu dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan serta dimensi demokrasi dan regulasi. Dimana setiap dimensi tersebut juga memiliki nilainya masing-masing.

"Jadi, dimensi akses informasi hukum ini tingkat penilaiannya sebesar 20 persen, dimensi implementasi hukum tingkat penilaiannya sebesar 40 persen. Sedangkan, dimensi akses keadilan tingkat penilaiannya sebesar 20 persen, kemudian dimensi demokrasi dan regulasi tingkat penilaiannya sebesar 20 persen,” jelas Eko.

Sementara itu Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum, M. Ariyanto menambahkan, kelurahan sadar hukum merupakan adalah suatu kelurahan yang telah dibina.

Di samping itu juga dengan adanya swakarsa dan swadaya telah memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.

“Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di masyarakat dengan dibentuknya Desa atau Kelurahan Sadar Hukum,” kata Ariyanto.

Dia mengharapkan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini agar Kelurahan Gabek II dapat mempertahankan predikat sebagai Kelurahan Sadar Hukum(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved