Breaking News:

Video

Antisipasi Varian Omicron, Satgas Covid-19 Babel Keluarkan Aturan Sejalan dengan Pemerintah Pusat

Antisipasi Varian Omicron, Satgas Covid-19 Bangka Belitung Bakal Keluarkan Aturan yang Sejalan Dengan Pemerintah Pusat

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Bangka Belitung masih mempersiapakan dan menunggu aturan pemerintah pusat untuk antisipasi penularan Covid-19 varian Omicron terutama di masa libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Sekretaris Percepatan, Penanganan, Satgas Covid-19, Provinsi Bangka Belitung, Mikron Antariksa, mengatakan, pemerintah daerah akan membuat aturan yang sejalan dengan pemerintah pusat berkaitan pencegahan varian Omicron.

Menurutnya, saat ini varian Omicron sudah semakin dekat, setelah merambah ke 39 negara dan terdekat dengan Indonesia, yaitu Singapura, Malaysia dan Australia.

"Tentu saja kita di Babel akan mengantisipasinya memperketat di jalur masuk Babel. Nanti, kita akan membuat aturan searah dan sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah pusat," jelas Mikron kepada Bangkapos.com, Senin (6/12/2021).

Ia menegaskan, penanggulangan varian Omicron dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan, bekerja sama dengan stakeholder terkait, seperti maskapai dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

"Seperti calon penumpang diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Bandara mengikuti SE Satgas Covid-19 nomor 24 tahun 2021 tentang syarat penerbangan selama libur Nataru," kata Mikron.

Syarat penerbangan tersebut, kata Mikron berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 dengan berada di Jawa-Bali untuk yang vaksin 1 wajib menunjukan RT-PCR 3x24 jam dan vaksin 2 wajib menunjukan antigen 1x24 jam.

Pelaku perjalanan di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan menunjukan kartu vaksin covid-19. Namun, sesuai Surat Kementerian Kesehatan nomor 5054/2021 wajib menunjukan hasil tes covid-19 RT-PCR 3x24 jam.

"Sementara pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak bisa vaksin diwajibkan melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit," katanya.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)

Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved