Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Tangani Kerusakan DAS, Komisi III DPRD Babel Desak Pemerintah Implementasikan Perda No 10 Tahun 2016

Penindakan ini harus tetap dilakukan baik bagi orang atau badan hukum agar tujuan dari perda tersebut dapat tercapai dan prinsip keadilan harus timbul

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: khamelia
Ist/Golkar Babel
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Babel Efredi Effendy. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Efredi Effendy mendorong agar perda Nomor 10 Tahun 2016 terkait pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) diterapkan optimal oleh pemerintah provinsi.

"Kami mendorong agar gubernur mengimplementasikan apa yang menjadi role of the law dari apa yang diamanatkan di dalam Perda dan jangan timbal pilih, kalau memang ada pihak-pihak yang melanggar dari apa yang di atur di dalam perda, maka harus dilakukan penindakan," ujar Efredi, Selasa (7/12/2021).

Penindakan ini harus tetap dilakukan baik bagi orang atau badan hukum agar tujuan dari perda tersebut dapat tercapai dan prinsip keadilan harus timbul di tengah masyarakat.

"Gubernur harus memerintahkan dan mengawasi instansi terkait agar tujuan dari perda tersebut sebagai pedoman di dalam mengelola DAS secara utuh dari hulu sampai ke hilir sehingga hal tersebut di mulai dari perencaan, monitoring sampai dengan pembinaan pihak-pihak terkait agar DAS dapat dikelola dan di tata secara optimal yang ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat," desaknya.

Tak hanya itu, semua Stakeholder terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan DAS juga harus berpedoman kepada peraturan daerah tersebut.

"Semua pihak yang terlibat harus konsisten dan sadar hukum di dalam melaksanakan apa yang menjadi amanat perda tersebut, agar DAS kita tidak dalam kondisi yang hancur dan yang terpenting semua elemen harus timbul rasa tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan khususny DAS baik dari sisi masyarakat mau pun pemerintah," katanya.

Pihaknya akan melakukan pengawasan secara menyeluruh dan menginventarisasi permasalahan agar DAS bisa terjaga dengan baik.

"Kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait dan yang bertanggung jawab terhadap keberadaan dan pemeliharaan DAS agar bisa berdampak positif bagi perekonomian dan tata kehidupan masyarakat sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama, karena DAS sangat dibutuhkan dan harus dipertahankan keberadaannya," katanya.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita.

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved