Breaking News:

Tribunners

Fiksi Hukum dalam Pelayanan Publik

Dengan alasan apa pun, pengabaian kewajiban layanan yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik tidak dapat dibenarkan

Editor: suhendri
Fiksi Hukum dalam Pelayanan Publik
ISTIMEWA
Kgs Chris Fither - Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung

KETIDAKTAHUAN memang salah satu alasan yang cukup populer untuk mengindar dari kesalahan. Sekilas memang dapat dibenarkan, namun untuk hal-hal yang sifatnya kewajiban, ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan.

Dalam pelayanan publik, sangat banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan. Kita ketahui bersama, yang namanya kewajiban sifatnya mengikat yang pasti akan ada konsekuensi jika tidak dipenuhi. Namun selalu ada permakluman yang keliru jika alasannya adalah "tidak tahu". Padahal apa pun alasannya, pengabaian atas kewajiban layanan tetaplah malaadministrasi.

Terdapat sebuah teori hukum yang menyatakan bahwa jika suatu peraturan (norma) hukum sudah diberlakukan/diundangkan, maka hukum tersebut dianggap mengikat karena semua orang sudah dianggap mengetahuinya. Teori hukum ini populer dengan istilah fiksi hukum.

Di Indonesia sendiri cukup banyak dasar rujukan yang dapat dijadikan referensi terkait penerapan teori fiksi hukum. Lihat saja ketentuan Pasal 81 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa "agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah". Konteks kalimat agar setiap orang mengetahuinya mengandung makna bahwa setiap orang dianggap tahu jika suatu peraturan sudah diundangkan.

Selain itu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 77 K/Kr/1961 juga menegaskan bahwa "tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara".

Lebih lanjut, implementasi fiksi hukum ini juga diterapkan dalam hukum pidana di mana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 645K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 001/PUU-V/2007, menyatakan bahwa "ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf". Hal ini sejalan dengan asas ignorantia juris non excusat atau ignorantia legis neminem excusat yang menyatakan bahwa meskipun seseorang tidak mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan orang tersebut dari pertanggungjawaban hukum.

Pengabaian kewajiban dalam pelayanan publik

Dalam pelayanan publik, sering kali dijumpai pengabaian kewajiban dengan alasan tidak tahu bahwa ada peraturan perundang-undangan yang detail mengatur teknis penyelenggaraan pelayanan publik. Sejak diundangkannya UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada tanggal 18 Juli 2009, saat itu juga sudah setiap penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat dianggap tahu tentang bagaimana batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun, faktanya masih banyak pihak (penyelenggara dan masyarakat) yang justru masih belum tahu dengan baik, baik sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.

Dari sisi masyarakat, cukup dapat dimaklumi kalau ada masyarakat yang tidak tahu bahwa UU 25/2009 memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini karena memang tidak banyak masyarakat yang mengetahui bagaimana mengakses informasi atas regulasi yang berlaku. Namun berbeda situasinya jika penyelenggara pelayanan publik justru yang tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Dengan alasan apa pun, pengabaian kewajiban layanan yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik tidak dapat dibenarkan. Apalagi jika alasannya adalah tidak tahu.

Sebenarnya sangat banyak bentuk pengabaian kewajiban yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Namun bentuk pengabaian kewajiban yang paling sering dijumpai adalah tidak adanya standar pelayanan publik (SPP). Walaupun kini tren pemenuhan SPP tersebut sudah mulai meningkat pada level kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun di level kecamatan/kelurahan/desa justru sebaliknya, masih banyak petugas pelayanan yang tidak tahu apa itu SPP. Bahkan yang lebih parah, ada petugas yang tidak tahu ada UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Miris memang, tetapi faktanya memang demikian.

Kembali ke teori fiksi hukum, jika ada penyelenggara yang tidak tahu ada UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, hal itu tidak menggugurkan kewajibannya. Jika ada pengabaian tugas layanan karena tidak tahu, hal tersebut tetaplah pelanggaran (malaadministrasi). Bahkan jika pengabaian layanan yang diberikan sampai mengarah ke tindak pidana (seperti pungutan liar, kesalahan diagnosa medis, dll), penyelenggara tersebut dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Maka adalah sangat penting bagi setiap penyelenggara pelayanan publik memahami secara utuh ketentuan yang terdapat dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas layanan dapat mulai dijadikan sebagai skala prioritas. Bagaimana mungkin tercipta pelayanan publik yang prima jika justru penyelenggara pelayanan publik tidak mengetahui hak, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Jadi mulai sekarang ada baiknya penyelenggara berhenti beralasan "tidak tahu" jika ada kewajiban layanan yang terabaikan. Karena ketidaktahuan bukan berarti dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan kewajiban. (*)

Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved