Breaking News:

Berita Bangka Tengah

Wakil I Ketua DPRD Bangka Tengah Minta Pemerintah Segera Panggil Investor Pulau Ketawai

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan PT Ketawai Indah Resort diketahui telah melakukan perjanjian kerja sama sewa selama 30 tahun

Penulis: Sela Agustika | Editor: khamelia
(Ist/Tomy)
Keindahan Pulau Ketawai dan Pulau Gusung. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan PT Ketawai Indah Resort diketahui telah melakukan perjanjian kerja sama sewa selama 30 tahun sejak 2015, dengan nomor 593.1/1566/dekade/2015 dan nomor 001/ps.VI/SO-BGK/2015.

Nilai perjanjian sewa selama 30 tahun ini sebesar Rp1,9 miliar.

Sayangnya hingga saat ini kurang lebih lima tahun perjanjian kerja sama berjalan, keberadaan Pulau Ketawai ini sama sekali tidak terlihat adanya pembangunan.

Bahkan pulau yang memiliki potensi pariwisata yang baik ini tampak seperti tak terurus dan hanya menjadi destinasi biasa saja. Pasalnya, fasilitas-fasilitas penunjang di kawasan pulau, seperti plang bertuliskan Ketawai yang terdapat di sisi tepi pantai ini sudah rusak dan tak lagi lengkap.

Selain itu akses jembatan yang biasanya dimanfaatkan oleh perahu-perahu sebagai penghubung menuju pulau pun sudah rusak sehingga tak dapat lagi dimanfaatkan.

Wakil Ketua I DPRD Bangka Tengah Batianus menyayangkan akan pengelolaan Pulau Ketawai yang tidak tertata dengan baik.

Ia pun meminta kepada pemerintah daerah untuk segera memangil pihak ketiga dan tegas melakukan evaluasi terkait status kerjasama yang dijalani saat ini.

" Pulau Ketawai ini memiliki potensi pariwisata yang sangat besar sekali dalam pemasukan PAD kita. Untuk itu kita minta pemerintah daerah segera memanggil pihak ketiga ini dan melakukan evaluasi ulang. Karena hampir sudah lima tahun ini belum pernah dilakukan pembangunan," ungkap Batianus saat dihubungi Bangkapos.com, Kamis (16/12/2021) malam.

Kata Batianus, pemerintah daerah bisa meminta langsung petunjuk hukum dari kejaksaan sebagai pengacara negara dalam hal melakukan evaluasi terhadap perjanjian sewa tersebut.

"Kalau memang masih dilakukan sewa, kita minta pemerintah segera melakukan evaluasi dengan pihak ketiga ini, namun apabila tidak ada titik temu dan investor telah melakukan pelanggaran, tentu perjanjian ini bisa dibatalkan. Namun kita berharap pemerintah bisa berdiskusi langsung dengan investor dan melakukan evaluasi," tegasnya.

Diakui Batianus dengan nilai sewa yang ditetapkan saat ini memang terbilang rendah, untuk itu ia pun meminta untuk dilakukan evaluasi.

"Mungkin kalau nilai Rp 1,9 miliar saat ini memang rendah, jika dibangkan tahun dulu sejak perjanjian.  untuk itu kita minta ini dievaluasi ulang, baik angka kontrak serta  pembangunan ini, karena ini sangat mendukung PAD kita," ujarnya.

Ke depan Batianus pun berpesan agar pemerintah daerah betul-betul melakukan seleksi dan mengetahui profil investor dengan baik sebelum melakukan investasi di Bangka Tengah.

"Kita sangat berhatap ke depan pemerintah betul-betul menyeleksi investor yang masuk, tentunya yang memang harus mempunyai kemampuan financial dan memiliki pengalam dalam pengelolaan pariwisata," tuturnha.

Bangkapos.com/Sela Agustika

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved