Breaking News:

Wakil Gubernur Babel Minta PPK Harus Kerja Keras, Cerdas dan Cepat Rampung Pembangunan PPP

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Babel), berharap agar progres pembangunan di muara Sungai Baturusa dapat berja

Penulis: iklan bangkapos | Editor: nurhayati
Diskominfo Babel
Rapat Progres Fisik Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muara Sungai Baturusa bersama Tim Pendamping Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Ruang Tanjung Pesona Kantor Gubernur, Senin (20/12/21). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel), berharap agar progres pembangunan di muara Sungai Baturusa dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan sebagai wujud konkret dari program pemerintah dalam mengakomodir kepentingan masyarakat Bangka Belitung secara langsung dan massal, khususnya bagi nelayan.

Pembahasan tersebut menjadi agenda Rapat Progres Fisik Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muara Sungai Baturusa bersama Tim Pendamping Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Ruang Tanjung Pesona Kantor Gubernur, Senin (20/12/21).

"Kegiatan ini adalah program yang harus kita selesaikan secara cepat sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Jadi, saya ingatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat. Lakukan komunikasi dengan penyedia dan dengan pengawas sesering mungkin, serta ingatkan untuk tidak boleh keluar kota dulu," ungkap Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah dalam rapat.

Hal tersebut dikatakan Abdul Fatah demi menyikapi progres pembangunan sarana dan prasarana PPP Muara Sungai Baturusa yang mengalami kendala dan tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Ia mengingatkan PPK agar gencar mengawasi kinerja penyedia dalam progres pembangunan.

Pihak ketiga sebagai penyedia atau kontraktor pembangunan muara sungai mengatakan, bahwa progres pembangunan baru mencapai 71% dari target realisasi fisik sebesar 80% pada batas akhir kontrak di tanggal 22 Desember 2021, dan 90% pada tanggal 31 Desember 2021.

Hal ini disebabkan kendala non teknis, yakni faktor alam, terutama perubahan cuaca dan hujan yang akhir-akhir ini kerap terjadi.

Air tergenang dan curah hujan menjadi kesulitan tersendiri bagi progres percepatan pembangunan di lapangan.

Untuk itu, pihaknya meminta perpanjangan waktu untuk mengclearkan hal tersebut hingga tanggal 31 Desember 2021 untuk mencapai realisasi fisik 85%.

Akan tetapi, pihak pemprov tidak dapat memutuskan hal tersebut secara sendiri, sehingga perlu meminta masukan dari pihak BPKP, Tim Polda, Kejati, Inspektorat, Bappeda dan pihak terkait lainnya, agar didapat solusi yang sesuai aturan dan perundangan-undangan yang berlaku, serta tidak menyimpang.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved