Breaking News:

Anggota DPRD Babel Sebut Penyelundupan Timah Modus Bawa Nanas Cuma Hal Kecil di Lapangan

Anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung Mansah menilai temuan penyelundupan timah belum lama ini merupakan hal kecil yang  terungkap di lapangan.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: M Ismunadi
Bangkapos.com/dokumentasi
Muatan buah nanas yang dibongkar oleh petugas dari Satpol Air Polres Pangkalpinang tampak dipasangi garis polisi, Sabtu (8/1/2022). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Beberapa waktu lalu, Jajaran Polres Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 173 kilogram timah ke luar Pulau Bangka melalui Pelabuhan Pangkalbalam, Sabtu (8/1/2022).

Ratusan kilogram timah berbagai bentuk itu akan diselundupkan ke Jakarta dengan diangkut menggunakan dua unit truk dengan muatan nanas dari Balunijuk, Kabupaten Bangka.

Menyikapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung Mansah menilai temuan kebocoran itu merupakan hal kecil yang  terungkap di lapangan.

"Persoalan timah yang diseludupkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, ini hal kecil terjadi di lapangan karena yang ditemukan kemarin hanya beberapa kilogram. Kami melihat dari pola pengawasan dan pola tata kelola timah masih jauh dari kata serius," ujar Mansah, Senin (10/1/2022).

Dia menyakini perihal penyeludupan timah kerap terjadi sehingga mesti menjadi perhatian bersama untuk mengatasinya

"Pola yang terjadi saat ini, seperti PT Timah mengambil timah dari mitra dengan harga yang rendah, hal itu menjadi celah, sehingga banyak pihak melakukan usaha penyeludupan yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan. Ini mesti menjadi perhatian khusus, kami banyak menerima informasi dari masyarakat mengenai ini. Kami meyakini bahwa kebocoran ini sangat banyak terjadi, kalau dikatakan bisa saja terjadi 40 persen dari produksi timah di Babel," jelasnya.

Anggota  Komisi II DPRD Bangka Belitung, Mansah
Anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung, Mansah (Bangkapos.com/dokumentasi)

Baca juga: Pantasan Pede Gandeng Nabila Maharani, Segini Uang YouTube Tri Suaka yang Sempat Gagal Jadi Polisi

Baca juga: Nasib Mandra dari Tajir Jadi Miskin Hingga Rumahnya Disita Akibat Utang, Kini Beternak di Kampung

Dia tak memungkiri, urusan pertimahan menjadi sebuah kewenangan pusat artinya ketika bicara undang-undang, maka pihak kepolisian menjadi garda terdepan dalam hal keamanan.

Selain itu, adanya kebocoron atau penyeludupan timah ini tentu akan berimbas kepada royalti timah yang diterima daerah.

"Kita sebagai daerah penghasil tentunya merasa dirugikan karena ini persoalan kepada besaran royalti terhadap hasil produksi. Laporan yang masuk artinya dengan kenyataan sebenarnya itu berbeda, itu berhubungan dengan pengawasan. Yang dilaporkan tertulis itu yang terdata, sedangkan kebocoron itu tidak terdata," katanya.

Tata kelola hingga niaga timah ini perlu untuk dibenahi lagi, bahkan dia juga menyoroti persoalan timah yang biasanya menyerat masyarakat.

"Tata kelola timah masih carut marut walaupun lengkap dengan peraturan undang-undangan, kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan kita semua.

Kita sebagai representatif masyarakat, merasa persoalan ini di lihat dari asas keadilan masih jauh, masyarakat selalu menjadi kambing hitam dari segala persoalan," katanya.

Dia berharap ke depan ada pengelolaan dan tata niaga timah yang lebih baik dan pengawasan yang ketat lagi.

"Dari sisi pengelolaan tata kelola dan distribusi bagaimana proses pengawasan, maka pengawasan harus diutamakan yakni kepolisian harus lebih kompeten. Kawan penegak hukum itu harus bisa menjaga aset negara ini," sarannya. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved