Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Elpiji 5,5 dan 12 Kilogram Melejit, Agen Gas Minta Pemerintah Segera Berlakukan Fuel Card 3 Kilogram

Sejumlah pemilik pangkalan maupun agen Liquefied Petroleum Gas atau Elpiji segera memberlakukan penggunaan kartu fuel card elpiji 3 kilogram

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: nurhayati
Dok/PT Pertamina
Ilustrasi petugas saat melakukan bongkar muat tabung gas Elpiji 3 kilogram. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Sejumlah pemilik pangkalan maupun agen Liquefied Petroleum Gas atau Elpiji di Kota Pangkalpinang meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera memberlakukan penggunaan kartu fuel card elpiji 3 kilogram secara menyeluruh.

Permintaan  itu imbas dari naiknya harga gas Elpiji non subsidi 5,5 dan 12 kilogram sejak dua pekan terakhir.

Seperti yang diketahui sejak program kartu kendali tersebut diluncurkan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah di pangkalan gas di Jalan Surabaya, Pangkalpinang pada 5 Februari 2021 lalu, sampai saat ini penggunaan fuel card belum terealisasi.

“Sampai saat ini belum diterapkan, kita juga kurang tahu mungkin pembahasan dari pihak BRI, Pertamina dan Pemprov Bangka Belitung belum selesai atau masih ada hal lain,” kata Ariansyah pemilik pangkalan gas Elpiji di Pangkalpinang, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Harga Gas Elpiji 5,5 dan 12 Kg Melonjak, Segini Harganya, Banyak Warga yang Beralih ke Gas 3 Kg

Baca juga: Psikis Korban Terganggu,Anggota DPRD Bangka Selatan Minta Pelaku Pencabulan Dihukum Seberat-beratnya

Ariansyah menyebut, sejak program kartu kendali diuji coba di pangkalannya pada tahun 2021 silam sampai saat ini pembelian gas elpiji 3 kilogram masih menggunakan transaksi menggunakan uang tunai.

Lantaran penerapan fuel card belum optimal, dirinya tidak dapat memastikan dan mengawasi adanya pembeli ganda atau masyarakat yang membeli secara berulang-ulang untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

“Untuk sistem pembelian tabung gas elpiji 3 kilogram dari masyarakat ke pangkalan masih pakai sistem yang lama. Karena sampai hari ini untuk masalah fuel card gas belum optimal,” kata Ariansyah.

Hal senada juga dikatakan Anto (45) pemilik agen gas yang ada di Kelurahan Temberan Pangkalpinang, yang mana sampai saat ini agen masih menjual kepada masyarakat menggunakan uang tunai.

“Masih pakai uang tunai, tetapi kalau mau beli gas elpiji kita tetap minta masyarakat bawa kartu keluarga untuk verifikasi. Ini biar mereka enggak beli berulang,” ujarnya.

Baca juga: Pinjam dari Dana PEN, Proyek PPI Sungai Baturusa Bernilai Rp 32,9 Miliar Molor, Ini Penyebabnya

Baca juga: Penambang Desa Penyak Lakukan Aksi Demo Hingga Bakar Pos PT MSP, Hari Ini Audiensi dengan Bupati

Kendati demikian, pada prinsipnya pihaknya akan tetap mengikuti aturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung perihal penggunaan fuel card.  

“Kita agen prinsipnya tetap menunggu dan mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah,” pungkas Anto.

Sekadar informasi, penerapan kartu kendali gas melon tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, selain itu pelaku usaha mikro, nelayan dengan ukuran kapal 5 GT dan 15 HP dan petani dengan luas kurang lebih 0,5 Ha serta transmigrasi paling luas 2 Ha.

Di mana setiap kepala keluarga diberikan jatah kuota tiga tabung gas per bulan. Sedangkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 9 tabung per bulan.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved