Breaking News:

Berita Sungailiat

Pemerintah Desa se-Kabupaten Bangka Teken MoU dengan Kejari, Ini Tujuannya

Pemerintah desa se-Kabupaten Bangka melakukan perjanjian kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Bangka.

Penulis: Arya Bima Mahendra | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Penandatanganan MoU pemerintah desa se-Kabupaten Bangka dengan Kejari Bangka, Rabu (12/1/2022) di Kantor Bupati Bangka. (Bangkapos/Arya Bima Mahendra) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah desa se-Kabupaten Bangka melakukan perjanjian kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Bangka.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh masing-masing Kepala Desa dan Kepala Kejari Bangka Farid Gunawan dan didampingi oleh Bupati Bangka Mulkan, Rabu (12/1/2022) di kantor Bupati Bangka.

Acara yang difasilitasi oleh Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Bangka tersebut juga dihadiri oleh sejumlah kepala OPD dan jajaran pegawai Kejari Bangka.

Ketua Apdesi Kabupaten Bangka, Syaipul Ahyar menyebutkan bahwa MoU ini adalah sebagai upaya perangkat desa untuk meminta pendapat hukum dari Kejari Bangka.

"Saat ini kita masih dalam masa penyusunan APBDes, oleh karena itu adanya MoU di awal tahun ini sangat pas sebagai acuan kinerja kedepannya," kata Syaipul.

Selain itu, dirinya mengimbau kepada para perangkat desa agar berkonsultasi dengan Kejari, terutama jika menemukan keraguan-keraguan dalam pelaksanaan anggaran.

"Ini yang harus kita pahami bersama, agar jangan sampai adanya tindakan yang salah langkah," jelasnya.

Hal serupa juga turut disampaikan oleh Bupati Bangka Mulkan. Menurutnya, MoU ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya  kesalahan dalam penyerapan anggaran.

"Jangan sampai nantinya ada ketakutan dan kekhawatiran dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa," ucap Mulkan.

Selain itu, pihaknya juga akan rutin turun ke desa-desa setiap triwulan untuk mereview penyerapan dan pemanfaatan APBDes serta memantau progresnya.

"Yang terpenting ini adalah upaya kami untuk menghindari terjadinya suatu kesalahan ataupun tindakan korupsi," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka, Farid Gunawan menyebutkan bahwa Kejari Bangka mendukung peran dan fungsi pemerintahan yang ada di desa.

"Jaksa Pengacara Negara (JPN) siap untuk memberikan pendekatan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain serta pelayanan hukum," ujar Farid.

Menurutnya, jasa tersebut akan diberikan baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik selaku penggugat maupun tergugat terkait masalah perdata dan tata usaha negara.

"Intinya, MoU ini adalah untuk membangun sinergi agar tidak adanya penyimpangan dan penyalahgunaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan," katanya. (Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved