Breaking News:

Berita Sungailiat

Penyetaraan Jabatan Fungsional Lebih Fleksibel, Begini Penjelasan BKPSDMD Bangka

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka telah melakukan penyetaraan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional melalui pelantikan dan pengukuhan oleh

Penulis: Arya Bima Mahendra | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Bupati Bangka Mulkan saat melantik pejabat struktural menjadi pejabat fungsional di Gedung Sepintu Sedulang beberapa waktu lalu. (Bangkapos.com) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka telah melakukan penyetaraan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional melalui pelantikan dan pengukuhan oleh Bupati Bangka beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka, Baharita menyebutkan, dilakukannya penyetaraan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional dinilai lebih bagus.

Pasalnya, pejabat fungsional memiliki tugas yang lebih fleksibel sesuai ketentuan butir-butir kegiatan yang telah diatur oleh instansi pembinanya masing-masing.

"Karena ini adalah jabatan yang disetarakan, maka mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan yang lama ketika masih menduduki posisi jabatan struktural dulunya," kata Baharita, Rabu (12/1/2022).

Diakuinya, memang keputusan ini tidak dapat menyenangkan semua pihak. Namun, ini adalah aturan dan ketentuan langsung dari pemerintah pusat melalui Kemenpan-RB.

"Kalau memang ada yang merasa tidak sesuai dan linier pada jurusan pendidikannya, maka nanti akan kita lakukan uji kompetensi," ucapnya.

Uji kompetensi itulah yang kemudian menjadi penentu bagi para pejabat fungsional yang ingin pindah tugas atau bahkan pindah instansi.

Meski demikian kata Baharita, pihaknya tidak akan menggelar uji kompetensi dalam waktu dekat. Pasalnya, walaupun kewenangan pelaksanaan uji kompetensi sudah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing, pihaknya masih belum mendapatkan petunjuk teknis (Juknis) terkait pelaksanaan terhadap hal tersebut.

"Lagian dilantiknya juga belum sampai sebulan, rasanya kurang pas kalau mau langsung minta dipindah tugas. Dicoba dan dikerjakan dulu saja tugas barunya, siapa tau nanti betah," ujarnya.

Selain itu, Baharita mengatakan bahwa pejabat struktural yang masih kekeh tidak mau dilantik menjadi pejabat fungsional justru akan merugi.

Hal itu dikarenakan mereka tidak akan bisa lagi mengusulkan kenaikan pangkat dan hanya menjadi pelaksana atau pun staf biasa. "Aturannya se-Indonesia memang sudah begitu, itulah yang namanya reformasi birokrasi," tegasnya.

Sementara itu, menurut Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian BKPSDMD Bangka, Novita, waktu bagi pejabat fungsional untuk usulan naik pangkat juga lebih cepat. "ASN (aparatur sipil negara -red) ini kan kalau mau mengusulkan naik jabatan harus memenuhi nilai kreditnya terlebih dahulu," katanya.

Lebih lanjut, untuk jabatan struktural baru bisa diusulkan dalam kurun waktu 4 tahun sejak penerapan jabatan sebelumnya. Sedangkan jabatan fungsional bisa dilakukan dalam waktu 2-3 tahun, jika memang nilai kreditnya sudah mencukupi. "Tergantung orangnya, semakin dia rajin bekerja maka otomotis semakin cepat bertambah nilai kreditnya," jelasnya.

Selain itu, keputusan penyetaraan menjadi jabatan fungsional juga tidak akan mempengaruhi pendapatan berupa gaji atau pun tunjangan orang yang bersangkutan.

"Salah satu syaratnya memang pendapatan orang yang bersangkutan tidak boleh dirugikan. Minimal harus sama saat masih berstatus pejabat struktural," kata Novita serya menyebutkan, sejauh ini perihal nominal tunjungan jabatan yang diterima masih dilakukan pembahasan dan akan diatur Perpres serta TPP yang juga masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah daerah. (Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved