Breaking News:

Tribunners

Strategi Pemenuhan Layanan PTM Masa Pandemi

Pada dasarnya pelaksanaan PTM di tengah pandemi Covid-19 bisa saja dilakukan asalkan beberapa hal penting menjadi perhatian setiap sekolah.

Editor: suhendri
Strategi Pemenuhan Layanan PTM Masa Pandemi
ISTIMEWA
Maya Septiani - Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung

KAPAN bisa sekolah? Kalimat itu bisa mewakili jeritan hati para siswa yang sudah merindukan duduk di bangku sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang OSIS, lalu bercengkerama dengan teman sebaya bahkan bertemu guru-guru. Sebaliknya, para guru pun merindukan bertemu dengan para siswanya secara langsung supaya proses belajar dan tugasnya dapat dikontrol dengan baik.

Namun, virus corona menyebabkan pembelajaran tatap muka harus terhenti yang digantikan oleh PJJ (pembelajaran jarak jauh). Berbagai cara dan metode telah dilakukan oleh tenaga pengajar maupun pendidik agar pembelajaran bagi siswa dapat tetap terlaksana meskipun di tengah pandemi. Bahkan, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan sektor pendidikan merancang kebijakan yang mana dapat mengakomodasi pembelajaran bagi siswa.

Baru-baru ini telah ramai pernyataan dari para penyelenggara pelayanan publik yang sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka atau disebut sebagai PTM. Tentunya hal tersebut memberikan angin segar bagi pihak terkait yang merindukan PTM. Meskipun begitu, tetap perlu diperhatikan pemenuhan standar pelayanan PTM masa pandemi supaya dalam pelaksanaannya tetap aman untuk seluruh pihak.

Temuan Pelaksanaan PJJ 2021

Ombudsman RI Pusat bersama Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan kajian terkait kesiapan sekolah untuk melaksanakan PTM (pembelajaran tatap muka) terbatas pada masa pandemi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Namun, terdapat temuan menarik pada pelaksanaan PJJ. Bukan tentang fenomena klasik, yaitu kesiapan sekolah dalam menerapkan kecanggihan teknologi maupun kemampuan orang tua siswa dalam memberikan gawai kepada anaknya untuk PJJ, melainkan makin meningkatnya angka putus sekolah yang diakibatkan dari pernikahan dini.

Berdasarkan data yang diungkap oleh Ketua Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) Bangka Belitung bahwa sebanyak 2.348 siswa SMA sederajat putus sekolah pada periode 2019-2021. Dari angka tersebut sebagian besar dikarenakan pernikahan dini yang terjadi secara masif dan menular. Adapun hal tersebut diaminkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat pengambilan data oleh Ombudsman RI Pusat pada saat itu.

Berdasarkan temuan tersebut, PJJ menjadi tantangan tersendiri untuk Babel. Terlebih-lebih, pernikahan dini merupakan isu yang penting untuk ditangani setiap tahun. Tentunya, hal tersebut menjadi PR besar bagi Pemerintah Provinsi Babel. Meskipun tidak menutup kemungkinan banyaknya solusi untuk menjawab tantangan tersebut, salah satunya melalui PTM.

Rencana Pelaksanaan PTM 2022

Berdasarkan aturan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, dan Nomor 443-5847 tertanggal 21 Desember 2021, pada tahun 2022 akan dilaksanakan PTM secara serentak. Adapun hal yang menarik pada aturan tersebut adalah terkait protokol kesehatan.

Halaman
123
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved