Breaking News:

Berita Kriminalias

Terseret Kasus Korupsi KMK BRI, Notaris Gemara Dituntut 5 tahun 6 Bulan Penjara

Terdakwa Notaris Gemara, dituntut 5 tahun 6 bulan pidana penjara. Gemara juga dikenakan pidana denda sebesar Rp250 juta

Penulis: Antoni Ramli | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Anthoni Ramli
Terdakwa Notaris Gemara saat menjalani sidang secara virtual, di Pengadilan Negeri PHI / Tipikor Negeri Kelas 1A, Pangkalpinang, Kamis (13/1/2022) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Terdakwa Notaris Gemara, dituntut 5 tahun 6 bulan pidana penjara.

Gemara juga dikenakan pidana denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Notaris yang terseret kasus korupsi KMK BRI, Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir, itu juga dikenakan pidana tambahan, membayar uang pengganti sebesar Rp493.362.000.

Uang pengganti tersebut dibayarkan paling lambat 1 bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah  memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan lain, jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2  tahun dan 6 bulan penjara.

Baca juga: Tunggu Kebijakan Pemerintah Pusat, E-KTP Digital dengan QR Code Bakal Diterapkan di Bangka Belitung

Baca juga: Kasus Covid-19 Melandai, Begini Kondisi Sejumlah Tempat Isoter di Kabupaten Bangka    

JPU menyatakan Gemara bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi beberapa kali sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gemara Handawuri SH. MKn berupa pidana penjara selama 5 tahun dan 6  bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah pidana denda sebanyak Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6  bulan," tegas JPU Arwin Adinata, di Pengadilan Negeri PHI / Tipikor Negeri Kelas 1A, Pangkalpinang, Kamis (13/1/2022).

Baca juga: Anggarkan Rp2,7 Miliar, Pasar Muntok Siap Direnovasi Pertengahan Tahun

Baca juga: Amrulloh Kades Bedengung yang Baru, Buat Regulasi Penjualan Lahan, Ini Sanksinya Bila Terjadi

Sidang dipimpin ketua majelis Hakim Siti Hajar Siregar, didampingi dua hakim Ad Hoc MHD Takdir dan Warsono. Sidang juga dihadiri penuntut umum Oslan Pardede dan Noviansyah serta kuasa terdakwa Mardi Gunawan dan M Abdillah Armanegara.

PH Ajukan Pembelaan Secara Tertulis

Mardi Gunawan Kuasa Hukum terdakwa Gemara, bakal mengajukan pembelaan secara tertulis, pasca tuntutan JPU.

"Atas nama kuasa hukum terdakwa,  kami dari tim kuasa hukum akan mengajukan pembelaan secara tertulis," kata Mardi.

Sebelumnya, ketua majelis hakim juga memberikan kesempatan kepada Gemara, untuk menanggapi tuntutan JPU tersebut.

Namun, hal tersebut diserahkan Gemara sepenuhnya kepada tim kuasa hukum.

"Saudara terdakwa, apakah sudah mendengar tuntutan penuntut umum. Dan apakah ada tanggapan terkait tuntutan penuntut umum tadi,"tanya Siti.

(Bangkapos.com/Anthoni Ramli)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved