Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Awal Tahun 2022, Kejati Babel Selesaikan Tiga Keadilan Restoratif

Hingga Januari 2022, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung telah melaksanakan penyelesaian tiga perkara melalui Keadilan Restoratif atau Restorative Justic

Penulis: Jhoni Kurniawan | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Babel, Basuki Raharjo (Bangkapos.com/Jhoni Kurniawan) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Hingga Januari 2022, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung telah melaksanakan penyelesaian tiga perkara melalui Keadilan Restoratif atau Restorative Justice yang merupakan amanat dari Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Babel, Basuki Raharjo menyatakan restorative justice yang merupakan amanat dari Jaksa Agung telah dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tepatnya lanjut Basuki, keadilan restoratif atau restorative justice di Bangka Belitung yang telah disetujui oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu perkara tindak pidana atas nama Khon Pin alias Ali dari Kejaksaan Negeri Bangka Selatan yang disangkakan melanggar Primair Pasal 374 KUHP Subsidair Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Selain itu adapula perkara tindak pidana atas nama Juanda dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang disangkakan melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga perkara tindak pidana atas nama Rizal dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang disangkakan melanggar Pasal 362 KUHP.

Basuki Raharjo menyatakan pengabulan keadilan restoratif atau restorative justice merupakan bagian dari terobosan penyelesaian perkara hukum yang diinisiasi oleh Jaksa Agung RI melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

"Dalam penerapan keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana yang akan diselesaikan melalui pengadilan maka dapat diselesaikan dengan metode lainnya seperti mediasi atau upaya damai," ujar Basuki kepada bangkapos.com pada Jumat (14/1/2022).

Langkah ini lanjut Basuki bisa dipilih atau diambil sebelum dilaksanakannya persidangan ataupun sesudah persidangan tetapi dengan kesepakatan dan damai dari kedua belah pihak yang berurusan.

Namun demikian, Basuki menyebutkan tidak semua tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan metode keadilan restoratif atau restorative justice.

Basuki lebih lanjut menyebutkan, sebuah kasus tindak pidana dapat diberlakukan atau diselesaikan dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restotaif dengan terpenuhinya syarat seperti tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

Namun demikian, kebijakan keadilan restoratif tidak dapat diberikan kepada pelaku atau tersangka yang melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved