Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Ombudsman Ingatkan Bawaslu Tentang Pelayanan Publik Jelang Pemilu 2024 Mendatang    

Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memenuhi standar pelayanan publik d

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Fery Laskari
istimewa
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy di dampingi Ketua Bawaslu Bangka Belitung Edi Irawan saat melakukan audiensi di Bawaslu Bangka Belitung, Jumat (14/1/2022). (Ist Ombudsman RI Bangka Belitung) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memenuhi standar pelayanan publik dalam menjalankan tugas dan pelayanan pengawasan pemilihan umum pada Tahun 2024 mendatang.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy mengatakan, ada beberapa fokus yang menjadi pokok pembahasan dalam pemilu yakni meliputi mekanisme penyelesaian laporan masyarakat dan pendampingan Ombudsman terkait pemenuhan standar pelayanan publik.

“Serta pengawasan potensi pelanggaran maladministrasi dalam penyelenggaraan pemilu, hak pilih masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan, dan pengawasan aspek keselamatan petugas pemilu pada tahun 2024 mendatang,” kata dia saat melakukan kunjungan ke Bawaslu Bangka Belitung, Jumat (14/1/2022).

Yozar berujar, membangun komunikasi terkait fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang beririsan dengan penyelenggaraan pemilihan umum memang sangat penting.

Ombudsman sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik sangat menekankan pada pengaruh kelembagaan, bukan pada pemberian sanksi dalam peningkatan dan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

“Terkait dengan irisan fungsi pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pemilu tentu mesti memperhatikan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, seperti penyelesaian laporan dugaan maladministrasi, pencegahan maladministrasi dan lainnya,” terang Yozar.

Selain itu, peluang kerja sama juga dapat dilakukan dengan pembukaan posko pengaduan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan. Ini sebagai syarat agar masyarakat terdaftar sebagai pemilih pada saat pemilu.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sinergitas fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bangka Belitung Edi Irawan menyambut baik kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dalam membahas fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga.

“Pembahasan ini sangat baik karena Ombudsman dan Bawaslu memiliki fungsi pengawasan masing-masing,” ujar Edi.

Oleh karena itu, dari pertemuan ini nantinya akan ada pembicaraan lebih rinci perihal kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Kemungkinan kerja sama dalam rangka perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu,” tegasnya. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved