Breaking News:

Berita Sungailiat

Piutang PBB-P2 dari Tahun 2012 Capai Rp14 Miliar Lebih, Pemkab Bangka Akan Lakukan Upaya Pemutihan

Pemerintah daerah Kabupaten Bangka akan melakukan upaya optimalisasi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sempat tersendat

Penulis: Arya Bima Mahendra | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra
Rapat kordinasi Pemkab Bangka bersama kades dan lurah se-kabupaten Bangka terkait perencanaan PBB-P2 tahun 2022, Selasa (18/1/2022) di rumah dinas Bupati Bangka. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah daerah Kabupaten Bangka akan melakukan upaya optimalisasi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( PBB-P2) yang sempat tersendat dari tahun 2012 lalu.

Melalui kegiatan rapat kordinasi yang dilaksanakan pada Selasa (18/1/2022), di rumah dinas Bupati Bangka, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Bangka, Haryadi  menyebutkan bahwa total piutang PPB-P2 tersebut berjumlah sekitar Rp14 miliar lebih dari tahun 2012 sampai sekarang.

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan mekanisme pemutihan terhadap PBB-P2 yang tidak terbayarkan lebih dari 5 tahun karena sudah masuk kategori kadaluarsa.

"Sesuai dengan aturan yang ada, akan kita coba untuk melakukan pemutihan terhadap pajak-pajak yang telah kadaluarsa tersebut," kata Haryadi.

Baca juga: Listrik PLN Padam Input Data Vaksinasi Covid-19 di SDN 3 Sungailiat Terhambat, Gunakan Sistem Manual

Baca juga: Bangka Belitung Tunggu Minyak Goreng Murah Seharga Rp 14.000 Per Liter

Meski demikian, hal tersebut tidak serta merta hilang begitu saja karena ada beberapa proses validasi data dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang perlu dilakukan.

Pasalnya, PBB-P2 dinilai masih sangat potensial menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka yang memang saat ini penyumbang terbesarnya berasal dari sektor pajak.

Terlebih lagi, pada tahun 2021 lalu, target pajak PBB-P2 Kabupaten Bangka tercapai bahkan terlampaui hingga 107 persen dan mampu menutupi kekurangan dari sektor pajak lainnya.

"Makanya akan kita pilih-pilih mana saja subjek dan objek pajak yang masih ada dan dapat dilakukan upaya penagihan," jelas Haryadi.

Baca juga: Pada Awal Tahun 2022 di Kabupaten Bangka Barat Sudah Ada 44 Kasus DBD, Dua Warga Meninggal Dunia

Baca juga: Jangan Sampai Jadi Korban Asusila, Kapolres Basel Minta Orangtua Awasi Kegiatan Anak di Luar Rumah

Sementara, jika memang ada subjek pajak yang sudah tidak bisa dilakukan upaya penagihan, maka itulah yang akan menjadi target pemutihan.

"Jadi kami akan tetap selektif dalam melihat kondisi dari Wajib Pajak (WP) itu sendiri," kata Haryadi,

Di lain sisi, Bupati Bangka Mulkan menyebutkan, tersendatnya penagihan PBB-P2 dari tahun 2012 lalu salah satunya disebabkan karena tidak validnya data wajib pajak yang ada di desa-desa.

"Beberapa ada data yang tidak update dan ada juga data yang double," ucap Mulkan.

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pemutakhiran data dan melakukan kerjasama kepada pihak kelurahan/desa untuk mengoptimalkan PBB-P2 ini.

Ia menegaskan, bahwa proses pemutakhiran data harus segera selesai pada akhir bulan Februari 2022 ini.

"Ini semua demi pembangunan Pemkab Bangka kedepannya, karena yang terpenting adalah datanya terlebih dahulu sehingga baru bisa dilakukan penagihan," imbuhnya.

( Bangkapos/Arya Bima Mahendra)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved