Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Dukung Peningkatan Pelayanan Publik, PT Riz Tech Internusa Diskusi dengan Ombudsman Bangka Belitung

PT RIZ Tech Internusa akan mengembangkan proyek percontohan Solusi Digital Untuk Desa dan Kelurahan (SIMTechss) di Kelurahan Paritlalang

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Direktur PT RIZ Tech Internusa, Suhendra atau yang disapa Bobo menemui Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy di Kantor Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT RIZ Tech Internusa akan mengembangkan proyek percontohan Solusi Digital Untuk Desa dan Kelurahan (SIMTechss) di Kelurahan Paritlalang Kecamatan Rangkui, kota Pangkalpinang. 

Aplikasi untuk menunjang kabupaten atau kota menuju Indonesia Safe and Smart Country ini juga direncanakan akan dilakukan proyek percontohan di kabupaten lainnya. 

Aplikasi ini  sebagai inovasi daerah dalam peningkatan dan mempermudah informasi dan layanan publik sesuai dengan arahan dari Kemendagri dan Kominfo RI. 

Direktur PT RIZ Tech Internusa, Suhendra atau yang disapa Bobo menemui Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy, guna berdiskusi terkait aplikasi yang berhubungan dengan pelayanan publik ini, Jumat (21/1/2022). 

"Ini aplikasi managemen desa dan kelurahan, ada 9 modul aplikasi meliputi e-surat, e-report, e-warga, punic button, e-commerce UMKM, dan lain sebagainya," kata Bobo. 

Baca juga: Cegah Jadi Kawasan Kumuh Lagi, Disperkim Pangkalpinang Ajak Masyarakat Kampung Senyum Gotong-royong

Baca juga: Tidak Ada Rekrutmen CPNS 2022 di Pangkalpinang, Fokus Tes CPPPK, Hanya Dibutuhkan Tiga Tenaga Ini

Dia menyebutkan pihaknya melakukan proyek percobaan di Bangka Belitung ini agar pelayanan publik lebih akuntabel, efisien dan transparan. 

"Kita harapkan masyarakat lebih mudah dan lebih transparan serta pihak aparatur desa lebih mudah aplikasi administrasi di desa. Proyek percobaan masih gratis selama masih berlansung," katanya. 

Lebih lanjut, dari pertemuan dengan pihak Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, bahwa ada beberapa catatan untuk aplikasi ini. 

"Sistemnya, persyaratan, alur dan biaya serta pelayanan pengaduan, sehingga sistem pelayanan publik, jangan diabaikan," katanya. 

Baca juga: Honorer akan Digantikan PPPK, BPKAD Bangka Barat Berharap Anggarannya Ditanggung Pemerintah Pusat

Baca juga: Tunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Siap-Siap Didatangi Kejari, Tak Bayar Bisa Didenda Rp 1 M

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy, secara umum mendukung pelayanan publik yang berbasis digitalisasi. 

"Kami tentunya menilai, proses digitalisasi itu suatu yang penting untuk percepatan kualitas pelayanan publik. Siapapun sebenarnya jika memiliki sumberdaya manusia memiliki kesempatan yang sama, apabila ingin berkontribusi dalam perbaikan pelayanan publik," jelas Yozar.

Dia menilai desa memang merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik, berdasarkan temuan Ombudsman Bangka Belitung bahwa perbaikan pelayanan publik masih menjadi perhatian bersama. 

"Karena teknologi masih tergantung pada manusia, maka yang perlu diperhatikan yakni pada aturan main, seperti syarat, biaya, waktu dan pelayanan pengaduan. Meskipun digitalisasi, jangan sampai mengesampingkan aspek itu," ingat Yozar.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved