Nasib 2.805 Honorer Basel Terancam, Kepala BKPSDMD: Jika Dihapus, Dibuka CP3K Besar-besaran

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sebanyak 2.805 tenaga honorer di Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terancam. Pasalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menegaskan akan menghapus tenaga honorer.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Basel Suprayitno menyebutkan hal tersebut baru diwacanakan oleh pemerintah pusat.

Lanjutnya, bahwa pada tahun 2023 mendatang, Tenaga honorer akan dihapus digantikan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Itu baru rencana pemerintah pusat, regulasi yang disampaikan Menpan RB, bahwa tahun 2023 akan ada pemutusan untuk honorer. Tapi sepintas kami cermati itu hanya untuk tingkat pemerintahan di Pusat. Kalau untuk ke Daerah kelihatannya belum," kata Suprayitno, Senin (24/1/2022).

Saat ini, katanya, sebanyak 2.805 tenaga honorer yang ada di Pemerintahan Bangka Selatan. Dari data tersebut paling banyak yang memperkerjakan tenaga honorer di Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan.

Baca juga: Pengangguran, Korban PHK dan Resign Buruan Gabung, Disnaker Babel: Jangan Pakai Joki!

"Ada 2.805 orang, tercatat pada Desember 2021 kemarin. Paling banyak tenaga honorer di tiga dinas itu, karena di sana banyak membutuhkan tenaga honorer, seperti di lingkungan lidup tenaga kebersihan, Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, serta di Pendidikan mayoritas guru," jelasnya.

Supriyanto menambahkan, kalau rencana itu sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sendiri sudah siap untuk membuka pendaftaran PPPK secara besar-besaran.

"Kalau Wacana itu ditetapkan maka Pemkab Basel akan membuka pendaftaran CP3K besar-besaran, karena memang ada formasi yang dibutuhkan. Otomatis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kami akan buka pendaftaran besar- besaran," katanya.

Namun untuk itu, Ia menegaskan akan melihat kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlebih dahulu. Jika memang harus diganti dengan PPPK akan dievaluasi terlebih dahulu.

"Melihat masing-masing kebutuhan daerah tersebut. Kalau memang memungkinkan ada beberapa formasi yang memang tidak bisa diganti oleh yang lain. Seperti tenaga guru, kesehatan dan pertanian. Namun, kalau hanya untuk tenaga kebersihan, cleaning servis itu bisa outsourcing kan," ungkapnya.

Menanggapi kebijakan pemerintah pusat, pihaknya akan melakukan penataan kepegawaian di Kabupaten Bangka Selatan, dan saat ini sudah dievaluasi. Pemkab Basel masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait tenaga honorer.

(Bangkapos.com/Yuranda)