Breaking News:

Berita Pangkalpinang

SPSI Babel : Keselamatan Kerja Penambang Timah Jadi Perhatian, 40 Pekerja Tambang Tewas

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bangka Belitung (Babel), dalam rentang waktu 2017-2019 setidaknya 40 orang korban atau peke

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Fery Laskari
ist
ILUSTRASI: Evakuasi laka tambang di Sungai Tenam Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bangka Belitung (Babel), dalam rentang waktu 2017-2019 setidaknya 40 orang korban atau pekerja tambang meninggal sebab laka tambang. 

Pada tahun berjalan 2020 sudah tercatat 21 korban dan pada tahun 2021 tercatat ada 7 korban. Para pekerja tambang timah ini masuk dalam kategori pekerja informal sebab tidak dinaungi oleh perusahaan.

Menyikapi hal-hal ini, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung, Darusman menyebutkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) para pekerja tambang atau pekerja informal ini perlu menjadi perhatian.

"Kita tahu mengenai pekerja tambang, formal saja belum bisa dilaksanakan (K3-red) secara keseluruhan, apalagi struktur informal (pekerja tambang-red)," ujar Darusman beberapa waktu lalu kepada bangkapos.com.

Pada pekerja informal itu ada jaminan di BPJS Ketenagakerjaan yakni untuk pekerja bukan penerima upah (BPU).

"Artinya orang yang bekerja diluar perusahaan, mereka bekerja perorangan yang rentan dengan kecelakaan hingga korban jiwa seperti tertimbun tanah, bisa mengikuti progam itu," katanya.

Namun, dia menegaskan kesadaran masyarakat sendiri sangat penting terkait keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan.

"Kesadaran juga penting, banyak juga masyarakat yang tidak memahami keselamatan, yang penting dapat uang, ini juga penting untuk diperhatikan," katanya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Babel, Elfiyena mengatakan pihaknya hanya melakukan pengawasan K3 kepada perusahan yang telah terdaftar.

"Kami bisa melihat bila perusahaan yang telah terdaftar, kalau tidak terdaftar jadi tidak diketahui. Mengenai itu, pekerja tambang ini mungkin ada OPD lain yang menertibkannya," katanya.

Ditambahkan, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung, Dody Kusdian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja tambang ini, perlu pengaturan tata kelola pertambangan yang tepat.

"Tata kelola harus diperhatikan dulu, mereka melakukan area penambangan dimana? Apakah itu di kawasan mana? Maka tata kelola itu harus diatur," katanya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan ketika tidak ada perusahaan yang menaunginya tentu keselamatan dan kesehatan kerja mereka terancam.

"Dimulailah bagaimana rakyat masih bisa bekerja dalam sektor informal tapi keselamatan diperhatikan dan lingkungan juga tidak rusak.

Maka perlu campur tangan pemerintah, ada sebuah kebijakan untuk mengatur tata kelola itu. Jangan sampai dibiarkan penambangan yang tidak jelas itu, kita harap ada keberpihakan kepada rakyat," katanya. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved