Breaking News:

Horizzon

Raperda Minuman Beralkohol yang Bikin Mabuk

Pemkot butuh aturan yang memang visibel untuk dijalankan, bukan regulasi di awang-awang yang hanya menjabarkan cita-cita namun mustahil dilakukan.

Raperda Minuman Beralkohol yang Bikin Mabuk
Bangka Pos
IBNU TAUFIK Jr/Pemred BANGKA POS GROUP

AWALNYA kita hanya berpikir bahwa yang bikin mabuk itu adalah mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol atau bahan lain yang memang memberikan efek memabukkan. Namun, hari ini kita memperoleh pelajaran baru, di mana rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol juga sudah cukup untuk memabukkan.

Makna bebas dari mabuk yang disadur dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami pening, hilang kesadaran, berbuat di luar kesadaran, lupa diri, tidak kontrol hingga suatu keadaan tergila-gila atau bersemangat hingga kehilangan rasionalitas.

Bedanya, mabuk lantaran minuman beralkohol hanya akan dialami oleh mereka yang mengonsumsi minuman beralkohol di luar batas kewajaran. Namun, mabuk yang diakibatkan oleh Raperda Minuman Beralkohol, banyak orang yang tiba-tiba kehilangan kendali lantaran kehilangan rasionalitasnya.

Kita semua jadi sibuk dan seolah-olah paham tentang Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang akan memasuki tahap final, yaitu ditentukan nasibnya di ajang rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang yang dijadwalkan Senin (31/1/2022).

Baca juga: Baleno Terbakar di SPBU Jalan Koba dan Bom Bali I

Baca juga: Merunut Jejak Digital Baleno Terbakar di SPBU Jalan Koba

Raperda ini merupakan inisiatif eksekutif untuk menggantikan Perda Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur tentang pelarangan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Sebelum kita ikut mabuk sekaligus ikut riuh dengan polemik Raperda Pengendalian dan Pengaturan Minuman Beralkohol, alangkah baiknya kita 'mengolok' diri sendiri atas ketidakmampuan kita menjalankan apa yang sudah kita sepakati dengan disahkannya Perda No.2/2016 di Kota Pangkalpinang.

Perda No.2/2016 tentang Pelarangan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol ketok palu dan mulai berlaku sejak 30 Maret 2016. Sudah baca morfologi maupun isi dari perda tersebut? Baca lagi, kalau perlu pelajari perda tersebut.

Dari judulnya yang menggunakan narasi pelarangan, perda tersebut tampak hebat. Tidak hanya hebat, narasi pelarangan tersebut seolah-olah kita juga semua menjadi suci.

Namun, jika dikaji lebih mendalam, baik dari konstruksi regulasi maupun filosofis, maka sesungguhnya sejak 30 Maret 2016 Pangkalpinang telah mendeklarasikan dirinya sebagai kota yang tak mampu mengendalikan peredaran miras.

Dari sisi konstruksi regulasi, perda ini memuat pasal yang mengatur larangan yang ada di luar konsideran dari perdanya itu sendiri. Bagi yang sudah baca Perda No.2 Tahun 2016, pada Bab VI tentang ketentuan peralihan mengatur tentang SIUP-MB yang meskipun secara makna kita bisa dengan mudah bahwa itu adalah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, namun kalimat SIUP-MB dalam perda tersebut tidak tercantum dengan jelas di ketentuan umum perda tersebut.

Dari konstruksi tersebut, maka harus dimaknai bahwa segala bentuk pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman keras di Kota Pangkalpinang adalah sebuah tindakan melawan hukum.

Tidak hanya penjual, Kota Pangkalpinang juga tak menoleransi siapa pun yang mengonsumsi minuman keras di wilayah hukum Kota Pangkalpinang.

Bukan kaleng-kaleng, pada ketentuan pidana di perda tersebut mengatur bahwa setiap aktivitas pengadaan, peredaran, dan penjualan berikut mengonsumsi minuman keras diancam dengan pidana kurungan 6 bulan (maksimal) atau denda maksimal Rp50 juta.

Dari sisi frasa, Perda No.2/2016 memang keren dan hebat bahkan suci karena tidak pandang bulu. Namun justru karena terlalu kakunya perda inilah yang justru membuat perda ini seolah- olah mandul.

Halaman
12
Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved