Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Pimpinan DPRD Babel Desak TPID Tekan Angka Inflasi di Pangkalpinang

Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Belitung (Babel) merilis Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 1,22 persen pada kalender Januari 2022. Angka

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Plt Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Belitung (Babel) merilis Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 1,22 persen pada kalender Januari 2022. Angka tersebut membuat Pangkalpinang menduduki peringkat 4 tertinggi se-Sumatera.

Sementara itu, Kota Pangkalpinang berada pada peringkat 6 di antara 90 kota se-Indonesia. BPS mencatat Kota Pangkalpinang ini memang sering terjad berada pada posisi peringkat tersebut.

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi mendesak Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk segera menekan angka inflasi di kota Pangkalpinang.

"Kita berharap tim pengendali inflasi daerah dari data BPS ini, mengambil tindakan dengan cepat dan melakukan pengendalian inflasi agar tidak tinggi lagi," ujar Amri, Rabu (2/2/2022).

Dia tak memungkiri kondisi perekonomian di Bangka Belitung meningkat, namun dia berharap harga kebutuhan pokok tidak melambung tinggi.

"Ini bukan barang baru (terjadi inflasi-red), kita menyadari letak geografis kita ini kepulauan, yang menjadi faktor inflasi itu karena transportasi, memang kondisi pandemi dan cuaca kurang baik juga mempengaruhi inflasi," katanya.

Dia menjelaskan cuaca kurang baik mempengaruhi daya angkut barang terhambat dan pengaruh komoditi naik menjadi satu diantara faktor inflasi.

"Kami berharap data yang disampaikan BPS ini diolah, nanti rekomendasi apa yang dihasilkan bisa dijalankan," katanya.

Sementara itu Dosen STIE Pertiba Pangkalpinang, Suhardi menyarankan TPID perlu melakukan antisipasi dan mitigasi dini dengan perbaikan daya beli.

"Ini maka sudah barang tentu masyarakat akan mengalihkan pendapatannya untuk konsumsi, dengan demikian pemetaan dan mitigasi dini diperlukan agar tidak terjadi fluktuasi harga-harga, khususnya harga komoditas yang menjadi penyumbang inflasi. Termasuk dalam hal ini adalah pengamanan stok, perbaikan tata niaga dan pengendalian harga pada komoditas penyumbang inflasi," ujar Suhardi.

Dia menjelaslan inflasi yang terjadi di kota Pangkalpinang bukan hanya disumbang oleh warga masyarakat yang berdomisili di Pangkalpinang, tentu hal ini termasuk warga masyarakat Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Bangka Barat dan termasuk warga Pangkalpinang sendiri.

"Untuk itu, beberapa hal berikut dapat diperbaiki oleh pemerintah daerah secara bersama-sama. Pertama, pemda perlu bekerjasama pasokan komoditas dengan pemda lain diluar Bangka Belitung yang memiliki komoditas yang dibutuhkan Bangka Belitung," sarannya.

Selain itu, dia menyebutkan kedua, pengaturan tata niaga yang lebih baik yang dapat mempermudah lalu lintas komoditas yang dibutuhkan masyarakat.

Ketiga, pengendalian harga dengan pemetaan dan mitigasi dini kebutuhan dan pasokan masyarakat agar tidak terjadi kelangkaan yang memungkinkan terjadinya fluktuasi harga.

"Keempat, jika memungkinkan BPS kabupaten dan kota dapat menghitung inflasi kota-kota lain di pulau bangka selain pangkalpinang seperti Koba, Sungailiat, Toboali, Belinyu dan Muntok agar dapat diketahui kontribusi inflasi masing-masing," katanya. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved