Breaking News:

Tribunners

Tujuan Survei Kepatuhan Standar Pelayanan Publik bagi Pemerintah Daerah

Survei kepatuhan yang dilaksanakan Ombudsman RI pada dasarnya bertujuan untuk perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik

Editor: suhendri
Tujuan Survei Kepatuhan Standar Pelayanan Publik bagi Pemerintah Daerah
ISTIMEWA
Agung Nugraha - Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung

BERDASARKAN data Simpel 3.0 per tanggal 10 Januari 2022, kelompok instansi paling banyak dilaporkan masyarakat ke Ombudsman RI sejak tahun 2013-2022 adalah pemerintah daerah sebanyak 37.175 laporan. Menurut Ombudsman RI salah satu penyebab utamanya adalah pengabaian pemenuhan standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang berdampak terhadap kepastian akan suatu layanan kepada masyarakat.

Untuk mendorong peningkatan dan perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, sejak tahun 2013 Ombudsman RI telah melaksanakan penilaian terhadap tingkat kepatuhan standar pelayanan publik. Ombudsman melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik terbagi menjadi tiga zona kriteria, yaitu a) zona hijau sebagai instansi dengan predikat kepatuhan tinggi; b) zona kuning sebagai instansi dengan predikat kepatuhan sedang; dan c) zona merah sebagai instansi dengan predikat kepatuhan rendah.

Perlu diketahui Ombudsman RI melaksanakan survei kepatuhan pertama kali pada tahun 2013, namun hanya ruang lingkup di kementerian saja. Pada survei kepatuhan selanjutnya tahun 2015, Ombudsman memperluas cakupan sampel instansi yang dinilai terkait kepatuhan standar pelayanan publik, meliputi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah daerah. Lalu bagaimana hasil survei kepatuhan Ombudsman RI terhadap pemerintah daerah di Kepulauan Bangka Belitung selama ini?

Hasil survei kepatuhan 2015-2019

Perlu menjadi catatan, pada survei kepatuhan yang berlangsung pada tahun 2015-2019 bahwa bagi pemerintah daerah yang mendapatkan penilaian zona hijau tidak ada dilakukan survei kembali oleh Ombudsman RI. Dapat dijelaskan pada periode tersebut, terdapat dua kabupaten yang terus mendapatkan penilaian zona kuning survei kepatuhan standar pelayanan publik, yaitu Kabupaten Bangka Barat'> Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur'> Belitung Timur.

Untuk pertama kali diadakan survei kepatuhan pada tahun 2015, tidak ada satu pun pemerintah daerah di Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan penilaian zona hijau. Terdapat empat pemerintah daerah yang disurvei dengan dengan hasil sebagai berikut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan predikat zona kuning, Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan predikat zona kuning, terakhir Pemerintah Kabupaten Bangka dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah'> Bangka Tengah dengan predikat zona merah. Maka tidak ada satu pun yang mendapatkan hasil tingkat kepatuhan zona hijau.

Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran penyelenggara pelayanan publik memenuhi standar pelayanan publik. Namun, berkaca pada hasil ini empat pemerintah daerah tersebut melakukan pembenahan pada tahun berikutnya terhadap kepatuhan pemenuhan standar pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya pada tahun 2016, survei kepatuhan dilakukan oleh Ombudsman RI pada lima pemerintah daerah dengan rincian hasil, yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Tengah'> Bangka Tengah masuk kategori nilai zona hijau, sedangkan Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Belitung dinilai dengan kategori zona kuning. Dari hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan peningkatan zona kepatuhan menjadi hijau terhadap standar pelayanan publik pada dua pemerintah daerah.

Survei kepatuhan tahun 2017 menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana terdapat lima pemerintah daerah yang disurvei dengan hasil, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur'> Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang dengan predikat hasil zona hijau, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat'> Bangka Barat dan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan predikat zona kuning. Tentu ini menunjukkan sudah perbaikan dan peningkatan yang signifikan oleh beberapa pemerintah daerah terhadap kepatuhan standar pelayanan publik, terutama pada Pemerintah Kabupaten Bangka dan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang mana sebelumnya mendapatkan predikat zona kuning.

Pada pelaksanaan survei kepatuhan tahun 2017 menjadi pencapaian terbaik bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, yang mana Pemerintah Kabupaten Bangka menempati peringkat pertama, sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur'> Belitung Timur menempati peringkat kedua dalam skor tertinggi tingkat kepatuhan standar pelayanan publik yang mana menariknya untuk pertama kali mereka dilakukan survei kepatuhan.

Berkaca pada hasil survei kepatuhan sebelumnya terdapat lima pemerintah daerah yang mendapatkan predikat kepatuhan zona hijau terhadap pemenuhan standar pelayanan publik di Kepulauan Bangka Belitung. Survei kepatuhan pada tahun 2018 dilakukan pada pemerintah daerah yang masih predikat zona kuning dan belum pernah dilakukan survei kepatuhan.

Terdapat tiga pemerintah daerah yang dilakukan survei kepatuhan berikut dengan hasilnya, yaitu Kabupaten Bangka Selatan'> Bangka Selatan dengan predikat zona hijau, sedangkan Kabupaten Bangka Barat'> Bangka Barat dan Kabupaten Belitung dengan predikat zona kuning. Perhatian utama adalah Kabupaten Bangka Selatan'> Bangka Selatan untuk pertama kali disurvei langsung mendapatkan predikat zona hijau.

Hasil survei kepatuhan 2019, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya masih menyisakan dua pemerintah daerah yang belum mendapatkan penilaian kepatuhan zona hijau, yaitu Kabupaten Bangka Barat'> Bangka Barat dan Kabupaten Belitung. Tentunya, pada survei kepatuhan kali ini adanya peningkatan dan perbaikan kualitas standar pelayanan publik oleh dua pemerintah daerah tersebut sehingga mendapatkan predikat penilaian hijau. Alih-alih mendapatkan predikat zona hijau, ternyata masih mendapatkan hasil zona kuning. Atas hasil tersebut, menjadi pertanyaan bagi kita semua sejauh mana komitmen pemerintah daerah tersebut memenuhi standar pelayanan publik padahal itu merupakan kewajiban penyelenggara pelayanan publik.

Lalu bagaimana dengan hasil survei kepatuhan tahun 2021? Apakah pemerintah daerah yang sudah mendapatkan predikat zona hijau mampu mempertahankannya atau turun menjadi predikat zona kuning atau merah? Dan apakah pemerintah daerah dengan predikat kepatuhan zona kuning mampu meningkatkan kualitas standar pelayanan publiknya atau justru makin turun penilaiannya?

Halaman
12
Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved