Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Perlu Pengawasan Masif

Anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung, Mansah mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) gencar melakukan pengawasan penerapan peraturan Menteri Perdaga

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Fery Laskari
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung, Mansah 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung, Mansah mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) gencar melakukan pengawasan penerapan peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit.

Kemudian menjalankan, Surat Edaran (SE) untuk penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit, nomor 510/0041 Disperindag ditetapkan pada 3 Februari 2022.

Yang mengharuskan harga Rp11.500,00 per liter, untuk minyak goreng curah, Rp13.500.00 per liter, untuk minyak goreng kemasan sederhana dan Rp14.000,00 untuk minyak goreng kemasan premium.

"Kita menyambut baik upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan harga minyak goreng yang sempat melambung dengan adanya penetapan HET ini," ujar Mansah, Kamis (10/2/2022).

Dia mengapresiasi upaya pemerintah provinsi menggelar rapat koordinasi dengan pelaku usaha, distributor, retail modern atau retail lokal minyak goreng sawit bertempat di Kantor Gubernur Babel, Kamis (10/2/2022) siang, yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Abdul Fatah.

Guna mengetahui kendala di lapangan masih adanya pedagang yang belum menerapkan sesuai dengan HET yang tertera.

"Namun kami juga memberikan masukan, jangan sampai sebatas penentuan tanpa diimbangi dengan pengawasan di lapangan. Kami juga mengawasi kondisi terkait dengan harga minyak goreng kita, kami sempat turun ke lapangan.

Selain iru, memang perlu ada diskusi dengan pedagang dalam penerapannya seperti yang dilakukan hari ini, dan ini juga bentuk dari pengwasan," katanya.

Sebagai wakil rakyat, pihaknya mendorong dinas perdagangan untuk menggelar bazar atau pasar murah agar masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang murah.

"Kita coba dorong itu, semoga adanya ketentuan HET ini harusnya menjadi solusi bersama baik pemerintah, pedagang dan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari," harapnya.

Sementara itu Dosen Jurusan Ekonomi Universitas Bangka Belitung (UBB), Dr Reniati ikut menanggapi penerapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.

"Minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok di Indonesia atau yang disebut sembaki yang terdiri antara lain  beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, bawang merah, bawang putih, gas elpiji, minyak tanah serta garam.

Dimana sembilan jenis pokok kebutuhan masyarakat diatur harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen sesuai Permendag 27 tahun 2017," kata Reniati.

Pasalnya jika tidak diatur, mengakibatkan gejolak dimasyarakat. Misalnya saja yang menjadi masalah saat ini terkait dengan kelangkaan minyak goreng sehingga mengakibatkan harga melonjak tinggi.

Selain sebagai bahan utama dalam rumah tangga juga sebagai bahan baku sebagian besar UMKM di Babel yang 67 persen sektor usahanya di Industri makanan dan minuman.

"Bahkan kenaikan harga minyak goreng bisa mengakibatkan kenaikan harga dari produk seperti makanan khas babel seperti kricu dan getas. Beberapa UMKM terpaksa menutup usaha sementara karena tidak mampu menjual produknya,"  katanya.

Dia menilai kebijakan Pemerintah saat ini terkait DMO (Domestic Mandatory Obligation) dan DPO (domestic price obligation) sebenarnya sudah tepat.

"Setiap produsen CPO yang mengekspor hasil kebunnya keluar negeri karena harga CPO Global yang sedang tinggi harus ada 20 persen untuk dialokasikan ke dalam negeri. Sehingga tidak terjadi kelangkaa di dalam negeri. Sedangkan untuk DPO sudah diterapkan oleh pemerintah melalui Permendagri No 6 tahun 2022," katanya.

Dia menyebutkan jika pemerintah tegas dalam mengimplementasikan keputusan ini dan sudah mengundang pihak-pihak terkait seperti produsen, distributor dan retail besar maka tinggal menunggu kembalinya harga kepada normal.

"Karena memang biasanya ada lag dan delay dalam penerapan kebijakan tersebut. Seperti adanya barang dengan harga lama yang belum terjual. Agar ke depan tidak terjadi lagi kondisi seperti ini, maka kebijakan yang sudah diterpakan harus ada pemantauan yang terus menerus dr pemerintah dan masyarakat. Serta jangan sampai ada hambatan-hambatan dalam distribusi dan menggalakan operasi pasar," katanya. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)
 

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved