Breaking News:

Horizzon

Menagih Kompensasi Atas Penyesuaian NJOP PBB

Selain berimbas pada besaran tagihan pajak terhadap wajib pajak, penyesuaian NJOP membawa konsekuensi terhadap transaksi jual beli aset

Menagih Kompensasi Atas Penyesuaian NJOP PBB
Bangka Pos
IBNU TAUFIK Jr/Pemred BANGKA POS GROUP

SEJUMLAH wajib pajak berkesempatan menyampaikan unek-uneknya terkait dengan rencana Pemkot Pangkalpinang melakukan penyesuaian terhadap nilai jual objek pajak ( NJOP) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Sudah bisa ditebak, berkesempatan menyampaikan apa yang dirasakan terkait dengan hal ini, yang muncul adalah 'paduan suara', nada, syair, dan frasa yang keluar dari para wajib nyaris serupa. Wajib pajak mengaku keberatan dengan rencana pemkot yang dinilai memberatkan wajib pajak.

Sudah jamak dan lumrah jika wajib pajak mengeluh dengan rencana tersebut. Ini karena rencana tersebut berkaitan dengan bertambahnya rupiah yang harus dibayar rutin setiap tahun oleh wajib pajak terkait dengan kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan yang mereka miliki.

Ada yang mengaku kaget lantaran menerima SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-Pajak Bumi dan Bangunan) dengan jumlah berlipat-lipat dari biasanya. Beberapa dari mereka bahkan mengaku angka yang tertera dalam SPPT-PBB tersebut naik 12 kali lipat dari biasanya.

Keberatan, protes, dan sikap tidak nyaman terkait dengan kebijakan tersebut tentu harus disikapi dengan bijak oleh Pemkot Pangkalpinang. Dan hal itu sudah direspons dengan komitmen wali kota yang berjanji akan memberikan relaksasi atau keringanan terhadap wajib pajak yang berstatus tidak mampu.

Sebaliknya, kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan penyesuaian terhadap NJOP juga sebuah kebijakan yang juga harus dipahami bersama. Apalagi, penyesuaian yang dilakukan kali ini adalah penyesuaian yang dilakukan setelah selama sembilan tahun, NJOP tidak pernah ada penyesuaian.

Selain berimbas pada besaran tagihan pajak terhadap wajib pajak, penyesuaian NJOP membawa konsekuensi terhadap transaksi jual beli aset. Ini juga berimbas kepada pemilik aset sekaligus pemasukan negara dari pajak jual beli.

Secara normatif, kebijakan ini memang memaksa wajib pajak merogoh kocek lebih dalam saat harus menjalankan kewajibannya membayar pajak. Namun, bersamaan dengan itu, kebijakan melakukan penyesuaian NJOP juga sebuah kenyataan yang harus diterima dan menjadi pemahaman bersama.

Lagi-lagi jika kita bicara secara normatif, maka pajak yang diterima oleh negara akan dimanfaatkan dan dikembalikan kepada publik.

Bukan semata-mata mendukung atau membela pemkot dalam kebijakan ini. Kritik konstruktif juga harus diberikan kepada pemkot terkait dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah.

Saat kita sadar bahwa uang yang dibelanjakan oleh pemerintah adalah uang milik publik, maka kita semua berhak untuk menuntut agar pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan secara efektif, efisien, sekaligus akuntabel.

Efektif bisa diartikan bahwa belanja pemerintah dilakukan dengan cermat dan hemat. Sedangkan efisien bisa dimaknai tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan untuk memaknai akuntabel.

Harapan agar Pemkot Pangkalpinang melakukan hal-hal yang terbaik dalam hal pengelolaan keuangan tampaknya menjadi kompensasi yang lebih substansial atas kebijakan penyesuaian terhadap NJOP ini.

Pengelolaan keuangan, peningkatan pelayanan, dan sistem birokrasi akuntabel adalah yang mutlak harus dibayar oleh pemerintah.

Halaman
12
Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved