Breaking News:

Sekolah Nekat PTM 100 Persen, Dinas Pendidikan Bakal Berikan Sanksi Tegas

Hal itu sudah semestinya diindahkan karena demi kesehatan dan keselamatan siswa serta nantinya akan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Tedja Pramana
bangkapos.com
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Eddy Supriadi. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Pangkalpinang tak segan-segan menjatuhkan sanksi bagi sekolah yang tetap nekat menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara 100 persen.

Hal itu setelah pemerintah pusat kembali memperpanjang status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terhitung mulai tanggal 15 hingga 28 Februari 2022 mendatang di ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

Dimana status PPKM Pangkalpinang meningkat dari sebelumnya di level 2 kini menjadi level 3.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Eddy Supriadi menegaskan, tindakan tegas berupa pemberian teguran hingga sanksi administratif siap dilayangkan apabila masih ada satuan pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), TK, SD hingga SMP baik negeri maupun swasta yang masih bersikukuh untuk menggelar PTM 100 persen.

"Saya yakin tidak ada yang memaksakan, karena ini sudah menjadi kebijakan umum yang harus dilaksanakan. Apabila nantinya tetap ada yang melanggar, kita tetap berikan pemahaman dan informasi. Kalau tidak bisa akan kita berikan surat teguran hingga sanksi administratif," kata dia kepada Bangkapos.com, Rabu (16/2/2022).

Eddy meminta, sekolah dari berbagai tingkatan untuk tetap mengikuti arahan pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri maupun Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 11 tahun 2022 tentang PPKM level 3, 2, dan 1 wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Hal itu sudah semestinya diindahkan karena demi kesehatan dan keselamatan siswa serta nantinya akan memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Jadi sebenarnya kami mengacu kepada SKB empat menteri dan Inmendagri karena Pangkalpinang ini level 3 skema PTM wajib 50 persen," terang Eddy.

Lanjut dia, PTM di sekolah sebenarnya dapat dilakukan normal seperti sebelumnya akan tetapi dengan syarat masyarakat harus bersama-sama kompak dan menyamarkan satu tujuan untuk membawa Pangkalpinang kembali ke level 2 maupun 1.

Caranya sama-sama terapkan protokol kesehatan dan ikut menyukseskan program vaksinasi Covid-19 mulai dari anak-anak usia 6 tahun hingga lanjut usia.

"Kalau misalnya mau kembali 100 persen ayo sama-sama kita keroyok ke level 2 atau 1. Ini bentuk ikhtiar kita, mudah-mudahan bisa menjadikan PPKM kita kembali ke level 1. Ini harus optimis dengan protokol kesehatan yang bagus," sebutnya.

Eddy memastikan, apabila capaian vaksinasi anak-anak usia 6-11 tahun sudah tercapai 100 persen PTM normal seperti biasanya itu sangat mudah untuk diwujudkan.

Pihaknya siap menentukan formulasinya, akan tetapi kembali lagi kepada masyarakat untuk benar-benar mau menyamakan persepsi untuk vaksin.

Apalagi saat ini masih sekitar 19.068 orang atau 89,16 persen anak usia 6-11 tahun yang telah menerima suntikan vaksin Covid-19 dosis pertama. Hal itu masih kurang 2.317 anak lagi yang belum divaksin dari target 21.385 anak.

"Kecil urusannya, tetapi kembali lagi pemahaman, paradigma kita satu langkah. Karena Covid-19 adalah musuh bersama jangan diperdebatkan dengan sesuatu yang tidak produktif," ucap dia.

Oleh karenanya kata Eddy, dengan Pangkalpinang yang kembali ke level 3 setidaknya bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena sampai saat ini Covid-19 belum benar-benar hilang dari sekitar kita.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved