Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Wakil Ketua DPRD Babel Soroti Tambang Timah di Kampung Pasir Sungailiat, Pemkab Jangan Tutup Mata !

Aktivitas tambang timah di kawasan Kampung Pasir, Kelurahan Kuday, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berlangsung.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: nurhayati
(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)
Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Aktivitas tambang timah di kawasan Kampung Pasir, Kelurahan Kuday, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terus berlangsung.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi mendesak pemerintah setempat agar tidak menutup mata terhadap aktivitas tambang timah ilegal yang ada di Bangka Belitung, satu diantaranya di wilayah tersebut.

Pasalnya selain menganggu ketertiban masyarakat sekitar, tetapi berpotensi juga hancurnya habitat dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS).

"Tidak boleh menutup mata dengan kondisi itu, ya miris, seolah-olah (ada pembiaran-red), penegakan hukum itu juga merasa kewalahan, ketika ditindak, besok diulang kembali," kata Amri, Selasa (1/3/2022) kepada Bangkapos.com.

Politisi PPP ini menyebutkan memang aparatur hukum memiliki keterbatasan dalam penegakan hukum ini misalnya keterbatasan anggaran.

"Tapi apabila menganggu ketertiban umum dan habitat, perlu diambil tindakan walaupun tidak represif tetapi tindakan persuasif sesuai aturan yang ada," sarannya.

Anggota DPRD dapil Bangka ini menjelaskan sebetulnya terkait penambangan timah masyarakat ini harus dilakukan arif dan bijak.

"Yakni bijak terhadap lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Bijak ini karena akan ada hal yang harus diwariskan ke anak cucu kita. Bijak terhadap lingkungan pasalnya dikhawatirkan terjadi banjir karena DAS rusak," kata Amri.

Dia menegaskan penambangan ilegal memang tidak ada izin dan tidak ada pembinaan, maka perlu tindakan pengawasan pemerintah setempat dari kelurahan, kecamatan dilanjutkan ke kabupaten hingga provinsi.

"Kewilayahan diatur oleh daerah, kita punya pemerintah daerah, sebetulnya pemerintah daerah tidak boleh diam, kalaulah kegiataan tidak bijak dengan lingkungan dan tidak bijak dengan sosial kemasyarakat, perlu dilakukan teguran dan gunakan alat-alat hukum yang ada di pemerintah daerah seperti perda ketertiban umum, saya yakin di perda itu sudah mengatur lokasi yang patut beraktivitas, badan sungai itu dilarang," ungkap Amri.

Tak dia pungkiri, aktivitas tambang ini memang menjadi mata pencarian masyarakat dan menggerakan ekonomi rakyat namun tetap harus disikapi dengan arif dan bijak.

"Berdasarkan hanya hajat hidup tetapi tidak menghargai lingkungan maka itu tidak arif, kita bisa menikmati ini karena peninggalan orangtua maka kita harus meninggalkan hal yang baik juga untuk anak cucu kita, maka perlu pengelolaan yang baik," katanya.

Menyikapi masalah ini, sebagai wakil rakyat yang duduk di provinsi, mereka mendorong agar pemerintah setempat mengambil tindakan.

"Itu menyangkut kewilayahan, saya berharap pemerintah dari tingkat bawah untuk bertindak, kami dari provinsi akan memberikan dorongan agar sekali lagi kita tidak boleh menutup mata, saya harap pemerintah daerah memberikan tindakan yang baik untuk kondisi ini," harap Amri.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved