Breaking News:

Horizzon

Jika Jabatan Jokowi Diperpanjang, Bagaimana dengan Ma'ruf Amin?

Jika penundaan pemilu ini benar terjadi dan masa jabatan Presiden Jokowi ditambah, maka apakah hal sama juga berlaku untuk masa jabatan Wakil Presiden

Jika Jabatan Jokowi Diperpanjang, Bagaimana dengan Ma'ruf Amin?
BangkaPos
IBNU TAUFIK Jr/Pemred BANGKA POS GROUP

IKUT berdebat soal polemik perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau penundaan pemilu tampaknya hanya akan menjadi pekerjaan yang melelahkan dan sia-sia.

Selain wacana itu tak masuk dalam logika berpikir paling dasar dalam kehidupan demokrasi yang kita sepakati, energi kita akan dibikin lelah oleh keberadaan robot alias buzzer berbayar yang eksis di media sosial.

Terakhir, wacana soal perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi ini, kita dipertontonkan dengan dua kubu antara yang pro dan kontra dengan wacana tersebut.

Sebelum wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi ini makin menguat belakangan ini, kita juga ingat bahwa sebelumnya juga muncul wacana kuat Jokowi Tiga Periode. Penolakan kuat dari netizen terkait wacana tiga periode ini pelan namun pasti melemah dan hilang dengan sendirinya.

Namun menguatnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo ini menjadi indikasi kuat, ada pihak-pihak tertentu yang ingin melanggengkan kekuasaan atau setidaknya memperpanjang kekuasaan yang saat ini dipegang.

Tentu upaya yang tampak masif terkait melanggengkan kekuasaan ini bisa jadi bukan berasal dari seorang presiden. Bahkan beberapa kali secara terbuka Joko Widodo juga mengungkapkan komitmennya untuk patuh dan tunduk pada konstitusi yang diatur dalam UUD, utamanya Pasal 7 UUD, di mana masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi paling banyak dua periode, dengan lama masa jabatan 5 tahun setiap satu periode.

Boleh jadi, ide melanggengkan kekuasaan dengan memperpanjang masa jabatan presiden ini kuat berasal dari mereka yang memperoleh keuntungan pribadi atas rezim yang saat ini berkuasa. Atau bisa jadi, meski bukan sebagai presiden, ada pihak yang saat ini kekuasaannya tak beda dengan presiden sehingga secara naluriah ingin mempertahankan posisinya.

Kita runut dari awal, wacana penundaan pemilu ini muncul dari Ketua PKB, Muhaimin Iskandar yang menyebut bahwa penundaan pemilu memberi kesempatan pemerintah berbenah secara ekonomi pascapandemi.

Setali tiga uang, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini berdalih membawa aspirasi dari petani juga mengusulkan penundaan pemilu.

Alasan lain disampaikan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk membangun wacana penundaan pemilu. Zulkifli Hasan membangun narasi dari pandemi dan biaya pemilu yang membengkak untuk alasan penundaan pemilu.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menguatkan wacana tersebut dan mengeklaim memiliki data adanya 110 juta warganet yang berbicara dan sependapat dengan wacana penundaan Pemilu 2024.

Dipertanyakan oleh sejumlah pihak termasuk oleh penggiat media sosial. Luhut keukeuh dan mengaku bahwa data yang ia sampaikan adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Keraguan ini satu di antaranya muncul dari founder Drone Emprit, Ismail Fahmi. Fahmi menjelaskan bahwa sesuai dengan temuan lembaga kajian Lab45, platform yang paling galak berbicara politik adalah Twitter.

Namun dari data yang dimiliki, pembicaraan tentang penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Jokowi hanya melibatkan 10 ribuan akun saja.

Halaman
12
Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved