Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Rp1,23 Miliar Anggaran Akan Digunakan DPRD Bangka Belitung untuk Bahas Raperda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung (Babel), pada tahun 2022 ini akan membahas 11 rancangan peraturan daerah. 

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung, Mansah 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung (Babel), pada tahun 2022 ini akan membahas 11 rancangan peraturan daerah (raperda). 

Dengan rincian 3 raperda dari inisiatif eksekutif, 5 raperda inisiatif DPRD, dan 3 raperda kumulatif terbuka. 

Untuk pembahasan 11 raperda ini akan menghabiskan anggaran Rp1.232.290.000 atau Rp1,23 Miliar. 

Sementara penyusunan naskah akademik untuk 3 raperda inisiatif DPRD dianggarkan sebesar Rp307.200.000. 

Baca juga: Stok Darah di PMI Kota Pangkalpinang Menipis, Kebutuhan Darah untuk Pasien Talasemia Terbanyak

Baca juga: Jalan Rusak dan Berlubang di Bangka Tengah, Dinas PUPR Siapkan Rp32 Miliar untuk Perbaikan  

Sedangkan untuk lima raperda inisiatif eksekutif tidak menggunakan dana DPRD, pasalnya naskah akademik disusun oleh pihak eksekutif sendiri dan untuk 3 raperda kumulatif, tidak ada naskah akademik. 

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung (Babel), Mansah. 

"Anggaran ini berasal dari anggaran APBD yang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di DPRD. Namun dari total anggaran itu, rincian anggaran tiap raperda berbeda-beda, setiap raperda punya nilai anggaran sendiri," jelas Mansah, Senin (28/3/2022). 

Adapun 11 raperda yang akan dibahas selama tahun 2022 meliputi : 

Usulan Inisiatif DPRD Bangka Belitung
1. Raperda tentang Pembudidayaan Ikan
2. Raperda tentang pelestarian keanekaragaman hayati
3. Raperda tentang pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga. 

Raperda Usulan Eksekutif
1. Raperda tentang penyertaan modal pemerintah provinsi kepulauan Babel kepada badan usaha milik daerah perseroan terbatas penjaminan kredit daerah kepulauan Babel.
2. Raperda tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.
3. Raperda tentang perubahan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
4. Raperda tentang pengelolaan sampah regional.
5. Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved