Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Penertiban 16 Bangunan Ilegal di Pasir Padi, Pemkot Pangkalpinang Layangkan Peringatan Kedua

Pemerintah Kota Pangkalpinang, melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kembali melayangkan surat peringatan (SP-2) kedua.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang saat memberikan dan memasang surat peringatan kedua kepada masyarakat yang menempati 16 bangunan di atas lahan milik Pemerintah Kota, Senin (28/3/2022) kemarin. Pemerintah kota akan melakukan penertiban 16 bangunan tersebut pada tanggal 1 April 2022 mendatang. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kembali melayangkan surat peringatan (SP-2) kedua terhadap 16 pedagang yang mendirikan bangunan di atas aset pemerintah di destinasi wisata Pantai Pasir Padi.

Belasan bangunan tersebut jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Pangkalpinang, Efran mengatakan, surat peringatan kedua tersebut dilayangkan pihaknya pada Senin, 28 Maret 2022 kemarin terhadap warga penghuni 16 bangunan yang berdiri di atas tanah pemerintah kota.

Hal itu sebagai upaya bentuk tindak lanjut dari surat peringatan pertama yang telah dikirimkan pada 22 Maret 2022 lalu.

“Kami selaku penegak Perda Kota Pangkalpinang tetap pada kesepakatan awal, kami akan tetap menindaklanjuti seperti apa yang sudah ditentukan,” tegas Efran kepada Bangkapos.com, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: Asyik Judi Sejumlah Bos Timah Ditangkap Jatanras Polda Babel, Ini Kata Kasat Reskrim Polres Bateng

Baca juga: Jadi Tuan Rumah Kongres Halal Internasional, Bangka Belitung Siapkan Tour Wisata Halal

 

Menurutnya, pada saat petugas Satpol PP melayangkan surat peringatan kedua memang ada sebagian warga yang masih bertahan menempati bangunan- bangunan tersebut.

Mereka juga belum membongkar bangunannya. Namun, diakuinya, tak sedikit warga yang sudah membongkar dan meninggalkan bangunan tersebut.

“Kalau kami yang bongkar pasti rusak, tetapi kalau kamu yang buka atap sendiri, bisa ambil kusen, jendela, pintu, kan masih lumayan,” kata Efran.

Di sisi lain lanjut dia, pemerintah sendiri akan tetap mengikuti prosedur yang berlaku mulai dari pemberian SP-1 yang berlaku selama 7 hari, SP-2 berlaku 3 hari dan SP-3 yang berlaku satu hari.

Berbagai macam pendekatan mulai dari persuasif, sosialisasi hingga pemasangan spanduk pemberitahuan sudah lakukan.

Pada akhirnya pemerintah akan melakukan langkah-langkah represif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang tentunya akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Oleh karena itu tidak ada alasan lagi jika saat dilakukan eksekusi di lapangan masih didapati masyarakat mengaku tidak mendapatkan surat dan sebagainya.

“SP-3 nanti akan diserahkan kembali pada tanggal 30 Maret 2022, dikarenakan tanggal 1 April akan dilaksanakan eksekusi lahan tersebut,” kata Efran.

Ditegaskannya, apabila sampai waktu yang ditentukan sampai 31 Maret 2022 masyarakat tidak dilakukan pengosongan, pihaknya melakukan tindakan tegas dengan melakukan penertiban.

Halaman
1234
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved