Breaking News:

Buat Kebijakan Baru, Jenderal Andika Perkasa Bolehkan Keturunan PKI Daftar Jadi Prajurit TNI

Jenderal Andika Perkasa membuat kebijakan yakni mencabut ketentuan larangan keturunan partai terlarang, PKI dari daftar persyaratan penerimaan

YouTube/Jenderal TNI Andika Perkasa
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat berbicara mengenai penerimaan prajurit TNI 

BANGKAPOS.COM- Kebijakan baru soal penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia ( TNI) diputuskan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Hal itu disampaikannya saat melangsungkan rapat kordinasi bersama jajaran panitia pusat penerimaan prajurit TNI 2022, Rabu (30/03/2022) kemarin.

Rapat tersebut berisi beberapa mekanisme penerimaan prajurit TNI dari tes mental ideologi, tes mental ideologi, psikologi, kesamaptaan jasmani, kesehatan, hingga akademik.

Diketahui Jenderal Andika Perkasa membuat kebijakan baru yakni mencabut ketentuan larangan keturunan partai terlarang, Partai Komunis Indonesia ( PKI) dari daftar persyaratan penerimaan prajurit pada periode yang sama.

Dalam artian keturunan PKI diperbolehkan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI.

Hal itu bermula saat seorang anggota memberikan sanggahan terkait syarat seleksi penerimaan.

"Nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?" tanya Andika dalam rapat tersebut yang dikutip dalam laman YouTube pribadinya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Baca juga: Istri Terkejut Ayah Mertua Setiap Pagi Masuk Kamar dan Lakukan Hal Ini, Suami Malah Mengalah

"Pelaku kejadian tahun 65-66," kata seorang anggota  TNI dalam rapat.

"Itu berarti gagal, apa bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa?" tanya lagi Jenderal Andika. 

"Izin Tap MPRS nomor 25," jawab anggota tersebut.

Mendapati jawaban tersebut, Jenderal Andika lantas menanyakan mekanisme yang dilarang Tap MPRS nomor 25 itu.

"Yang dilarang dalam Tap MPRS nomor 2, satu ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65," beber anggota tersebut.

"Yakin ini? Cari, buka internet sekarang," perintah Jenderal Andika.

Sebagai informasi dalam Tap MPRS Nomor 25 tahun 1966 tertuang aturan tentang larangan ajaran komunisme atau Marxisme sehingga menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved