Breaking News:

Komisi III DPRD Bangka Belitung Tinjau Pengelolaan Kawasan Hutan di Kabupaten Bangka Tengah

Beberapa anggota Komisi III yang juga ikut peninjauan lapangan, juga menyayangkan minimnya progres pemanfaatan kawasan hutan.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Novita
Ist/Dokumentasi Humas DPRD
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bangka Belitung, Adet Mastur bersama anggotanya meninjau Desa Lampur, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Selasa, (5/4/2022). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bangka Belitung, Adet Mastur, bersama anggotanya, meninjau Desa Lampur, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Selasa (5/4/2022).

Dalam kunjungan bersama UPTD KPHP Sungai Sembilan serta pihak-pihak terkait lainnya ini, bertujuan untuk mengkaji dan mendalami berbagai data dan informasi seputar pengelolaan kawasan hutan. Satu di antara fokusnya adalah pemanfaatan hutan tanam industri (HTI).

"Komisi III telah memperoleh informasi dari UPT setempat mengenai perihal perizinan ini. Berdasarkan penjelasan dari Kepala KPHP, kawasan hutan produksi yang ada di wilayah kerjanya ini sudah diberikan izin. Khususnya izin HTI. Ada juga izin HKM, ada izin jasa lingkungan dan izin kemitraan," jelas Adet dalam rilis yang diterima Bangkapos.com, Rabu (6/4/2022).

Walaupun demikian, menurutnya Komisi III perlu untuk melihat langsung apa saja yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang telah mempunyai izin tersebut. Ternyata, dari perizinan HTI yang telah dikeluarkan sejak tahun 2014 yang lalu, baru dikerjakan sekitar 4 hektare saja.

Beberapa anggota Komisi III yang juga ikut peninjauan lapangan, juga menyayangkan minimnya progres pemanfaatan kawasan hutan.

"Sangat disanyangkan sekali itu. Anda bayangkan saja, lebih dari 25.000 hektare izin pemanfaatan lahan dalam jangka waktu kurang lebih delapan tahun, yang baru dimafaatkan hanya empat hektar saja. Itu terkendalanya di mana?" kata Rustamsyah, Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Sementara itu, pihak pemegang perusahaan pemegang perizinan HTI melalui pejabat humasnya, mengakui dalam perjalanan usahanya telah menemui sejumlah hambatan.

"Khususnya Bangka Tengah, seluas 26.259 hektare. Di sini, kami tahun 2015 sudah merencanakan untuk pembukaan lahan seluas 1.150 hektare. Tetapi kami terkendala di persoalaan sosial," jelas Pejabat Kehumasan PT Agrindo Persada Lestari (APL), Zulkifli.

Berkenaan dengan hal ini, Kepala UPTD KPHP Sungai Sembulan, Mardiansyah, menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Provinsi Bangka Belitung yang telah berkenan melakukan peninjauan lapangan dan mendapatkan visualisasi jelas mengenai pemanfaatan kawasan hutan di wilayah kerjanya.

"Alhamdulillah, kita sangat berterima kasih atas kehadiran Komisi III, pihak HTI serta rekan-rekan lainnya, untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Ke depan, atas arahan dari Ketua Komisi, kita siap mengundang pihak-pihak terkait dan menggelar rapat dengar pendapat (RDP)," ucapnya. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved