Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Wakil Ketua DPRD Babel Sosialisasikan Perda Nomor 16 Tahun 2017, Terkait Keamanan Pangan  

Muhammad Amin, menyebarluaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan keamanan pangan.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Fery Laskari
istimewa
Saat Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Muhammad Amin, menyebarluaskan  Perda No. 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan di desa Nadung Kabupaten Bangka Selatan, Sabtu (9/4/ 2022) kemarin. (Foto Ist/Humas DPRD) 

 

 

 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Muhammad Amin, menyebarluaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan keamanan pangan. Acara sosialisasi ini dilaksanakan di Desa Nadung Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Sabtu (9/4/ 2022) kemarin. 

 


"Perda Nomor 16 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan keamanan pangan kami sosialisasikan di Desa Nadung, dikarenakan masih banyaknya ketidaktahuan masyarakat tentang keamanan pangan, baik itu pangan sehari-hari yang langsung dikonsumsi masyarakat maupun pangan olahan terkait mutu, higienitas dan standar keamanan pangan lainnya," ujar M Amin dalam rilis yang diterima Bangkapos.com, Senin (11/4/2022)..

 


Politisi Gerindra Bangka Belitung ini juga menggandeng narasumber, Diah Vitaloka,  yang merupakan Dosen STIE Pertiba Pangkalpinang. 


Diah menjelaskan tujuan di bentuk Perda Nomor 16 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan keamanan pangan adalah untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, dan tidak bertentangan dengan agama serta ketersediaan pangan tersebut aman secara rohani maupun jasmani. 


"Aman secara rohani artinya bahwa pengolahan makanan tersebut terjamin kehalalannya dan aman secara jasmani berarti pengolahan makanan terhindar dari kontaminasi zat yang berbahaya, misalnya bakteri, virus dan lain-lain," kata Diah Vitaloka 


Lebih lanjut, dia menyebutkan terkait Keamanan Pangan ada beberapa pasal yang harus diketahui masyarakat terkait bagaimana kondisi pangan yaitu aman, higinis dan bermutu baik pangan jadi maupun olahan. 


"Untuk makanan olahan yang di produksi oleh pengusaha ataupun UMKM harus memenuhi standar mutu pangan yang tertuang dalam Perda Nomor 16 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan keamanan pangan," katanya.


Pada akhirnya Politisi Gerindra Bangka Belitung (Babel) dan Diah Vitaloka memastikan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)  yang ada di Desa Nadung bisa mendapatkan bantuan permodalan melalui cara pengajuan proposal ke Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. (Bangkapos.com/Rilis/Cici Nasya Nita)

 

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved