Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Kolektor Timah di Bangka Belitung Bakal Dikenakan Pajak, DPRD Minta Perhatikan Aspek Legalitasnya

Dia menjelaskan, bahwa menyangkut pajak daerah wajib didasari dengan undang-undang (UU), yang akan diturunkan dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Novita
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Amri Cahyadi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, menyampaikan pemerintah provinsi akan menerapkan pajak untuk kolektor timah.

Orang nomor satu di Bangka Belitung itu bermaksud mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, tentunya bagi hasil daerah, khususnya Bangka Belitung.

Menurutnya kolektor yang dijadikan mitra smelter timah akan dikenakan pajak secara progresif.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Amri Cahyadi, menyambut baik rencana tersebut. Namun dirinya juga memberikan saran.

"Sepanjang itu dimungkinkan oleh aturan dan itu harus ada aspek legalnya. Menurut kami itu baik dan ini salah satu peluang. Tetapi sekali lagi, harus jelas aspek legalitasnya," kata Amri saat dikonfirmasi bangkapos.com, Selasa (12/4/2022) malam.

Dia menjelaskan, bahwa menyangkut pajak daerah wajib didasari dengan undang-undang (UU), yang akan diturunkan dalam bentuk peraturan daerah (perda).

"Selama ini, memang objek pajak itu terbatas, mengacu pada undang-undang lama mengenai pajak dan retribusi daerah. Namun sekarang ada UU baru tentang keuangan daerah dan pusat, itu mesti harus jelas menyangkut item pemungutan pajak dari sektor pertimahan, khususnya bagi kolektor," tambahnya.

Walaupun para kolektor dianggap memiliki pendapatan yang luar biasa, lanjutnya, tetapi satu sisi legalitas mereka sebagai kolektor harus menjadi perhatian.

"Kalau tidak salah, tidak jelas kadang kolektor itu, kalau dalam UU Minerba itu tidak ada konteks itu. Yang ada hanya pemilik IUP yang boleh menambang dan asal barang harus jelas. Ini harus dilihat, aspek legalitas harus jelas dulu, dalam konteks mereka berusaha dan dalam konteks pemungutan pajak, harus jelas legalitas formil, harus masuk dalam perda," bebernya.

Namun, Amri mengatakan, apabila dalam konteks PPN dan PPh, itu akan dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat.

"Setiap warga yang memiliki penghasilan dan ada NPWP, wajib menyetor pajak dan bagi daerah itu bagi hasil. Nah dalam konteks Pak Ggubernur, apabila ingin menjadi pemasukan daerah, maka harus aspek legalitas jelas dan diturunkan dalam perda," kata Amri. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved