Breaking News:

Berita Bangka Barat

Terkendala Perizinan Pembangunan Jalan Pelabuhan Tanjung Ular Sisakan 3,3 Km Berstatus Hutan Lindung

Pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Tanjung Ular dari Desa Air Limau, masih tersendat terkait perizinan pinjam pakai hutan lindung.

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Rizki Irianda Pahlevy
Kondisi jalan Desa Air Limau, menuju Pelabuhan Tanjung Ular. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Tanjung Ular dari Desa Air Limau, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat masih tersendat terkait perizinan pinjam pakai hutan lindung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Diketahui sepanjang 3,3 Kilometer yang berada di lokasi Pelabuhan Tanjung Kalian merupakan hutan lindung, sedangkan jalan sepanjang 13,9 Kilometer dari Desa Air Limau yang merupakan hutan produksi sudah rampung perizinannya.

"Pembangunan kalau jalan baru fokus di Desa Air Limau menuju Tanjung Ular yang sudah disana land clearing sekitar 13,9 Kilometer. Kemudian sisa 3,3 Kilometer dari Dusun Jungku menuju Pelabuhan Tanjung Ular. Tetapi di 3,3 Kilometer itu adalah hutan lindung, untuk 13,9 Kilometer juga merupakan hutan produksi tapi kami sudah dapat izinnya," jelas Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangka Barat, Heriyandi, Rabu (13/04/2022).

Baca juga: Wow ! Kajati Babel Tak Mau Jalin Kemesraan Haram

Baca juga: PDI-P Bangka Belitung Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu

Diakuinya, perizinan  terkendala karenaKLHK saat ini masih menerapkan moratorium perizinan pinjam pakai hutan lindung.

"Kami sekarang sudah melayangkan surat pencabutan moratorium itu, maksudnya kita ingin ada disepensasi bahwa kita akan mengajukan izin pinjam pakai dan ini ada mekanismenya. Jadi untuk dapat izin, itu harus dicabut dulu moratoriumnya," ungkapnya.

Selain itu juga pihaknya kini terus mengupayakan dan menyiapkan dokumen lingkungan, termasuk dokumen terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

"Kami juga melayangkan surat ke KLHK tentang penapisan, karena itu hutan lindung dan kewenangannya di pusat. Jadi kami juga menapiskan bahwa dokumen apa saja yang harus dipenuhi, kami harus bersurat juga untuk izinnya," jelasnya.

Baca juga: Psikolog: Siswa SMKN 4 Pangkalpinang yang Depresi Perlu Jaminan Perlindungan

Baca juga: Sepakat! Pekan Depan Kolektor Timah Dikenai Pajak

Sementara itu selain pembangunan akses jalan Pelabuhan Tanjung Ular, Dinas PUPR Kabupaten Bangka Barat juga tengah mengerjakan beberapa pembangunan jalan di daerah lain.

Satu diantaranya yakni akses jalan menuju Pantai Jerangkat di Kecamatan Jebus, yang diketahui saat ini kondisi jalan tersebut masih bergelombang dan sulit dilalui dengan kendaraan biasa.

"Kita juga ada di daerah lain tapi kendalanya juga status hutan juga, salah satunya di Air Limau - Air Emas. Lalu juga di Desa Tayu menuju Pantai Jerangkat, untuk wisata yang juga kawasan hutan lindung dan produksi juga. Jadi hutan produksi itu 12 kilometer, hutan lindung sekitar 4 kilometer yang diujung. Makanya ini yang susahnya, tapi kami berproses," ungkapnya.

( Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved